REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO--Penguasa baru militer Mesir hari Minggu membekukan konstitusi dan membubarkan parlemen yang didominasi oleh anggota-anggota partai mantan Presiden Hosni Mubarak, setelah ia digulingkan dalam pemberontakan rakyat. Komunike No.5 Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, yang dibacakan di televisi pemerintah, mengatakan, masa peralihan kekuasaan militer akan berlangsung enam bulan ketika reformasi dilaksanakan untuk mengantarkan pemilihan umum yang bebas.

Dewan itu mengumumkan pembekuan konstitusi dan mengatakan, mereka akan "menjalankan urusan negara untuk sementara waktu selama enam bulan atau sampai akhir pemilihan parlemen atau presiden". Militer mengumumkan "pembubaran majelis tinggi dan majelis rendah parlemen" dan mengatakan, mereka akan terus mengeluarkan dekrit selama masa transisi.

Badan legislatif itu dipandang tidak sah setelah pemilihan umum tahun lalu yang dinodai oleh tuduhan luas mengenai kecurangan. Partai Demokratis Nasional (NDP) kubu Mubarak mencapai mayoritas besar di parlemen. Sebuah komite juga akan dibentuk untuk mengawasi amandemen konstitusi dan referendum akan dilakukan untuk memutuskan perubahan-perubahan itu, kata dewan militer.

Pernyataan itu juga mengkonfirmasi Menteri Pertahanan Hussein Tantawi sebagai kepala negara de fakto Mesir. "Ketua Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata akan mewakili dewan di dalam dan luar negeri," katanya, dengan menekankan komitmen bagi perjanjian-perjanjian internasional.

Mubarak mengundurkan diri Jumat setelah berkuasa 30 tahun dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, sebuah badan yang mencakup sekitar 20 jendral yang sebagian besar tidak dikenal umum sebelum pemberontakan yang menjatuhkan pemimpin Mesir itu. Sampai pemilu dilaksanakan, dewan militer menjadi badan eksekutif negara, yang mengawasi pemerintah sementara Perdana Menteri Ahmed Shafiq.

Ikuti Whatsapp Channel Republika