REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah Mesir mendesak kepada pemerintah Inggris agar membekukan aset atau kekayaan sejumlah mantan petinggi di pemerintahan terguling Hosni Mubarak. "Kami telah merundingkan masalah ini dengan Uni Eropa dan sekutu internasional Inggris serta kami memutuskan untuk bekerja sama dengan pemerintah Mesir," ungkap Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, di depan majelis rendah Inggris seperti dilaporkan IRNA (Senin 14/2).
Tanpa menyebutkan apakah aset Hosni Mubarak dan keluarganya juga termasuk akan dibekukan, Hague mengatakan, para menteri keuangan Uni Eropa dalam sidangnya Senin dan Selasa di Brussel membicarakan masalah pembekuan aset petinggi mantan pemerintahan Mubarak.
Ia menambahkan, jika terdapat bukti pelanggaran serta penyelewengan aset pemerintah Mesir, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Sebelumnya, Deputi menteri luar negeri Inggris, Alistair Burt dalam wawancaranya dengan chanel 4 Radio BBC mengatakan, London menunggu keputusan pemerintah Mesir soal menghadapi aset dan rekening bank Hosni Mubarak dan keluarganya.
Disebutkan bahwa kekayaan Mubarak dan keluarganya di Inggris mencapai 1,5 miliar Poundsterling. Alistair menambahkan, dibutuhkan permintaan resmi dari pemerintah Mesir untuk melakukan tindakan terhadap rekening bank Mubarak dan kami hingga kini belum menerima permintaan resmi dari Kairo.
Oleh karena itu, ungkap Alistair, pihaknya saat ini belum berani memprediksikan masa depan rekening ini. Namun ia mengakui bahwa salah satu protes utama rakyat Mesir dan Tunisia adalah maraknya korupsi para penguasa mereka.
Ia menandaskan, penguasa Mesir dan Tunisia sepertinya secara sistematis telah memindahkan harta kekayaannya dan publik umum saat ini memiliki data lebih akurat di banding dengan rakyat di masa lalu. Lord Malloch Brown, mantan deputi menlu Inggris menuntut tindakan segera pemerintah Inggris terkait aset dan rekening bank Hosni Mubarak dan keluarganya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika