REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefuddin, menegaskan agar penegak hukum tegas dalam memberikan sanksi dalam isu kekerasan berdasar agama. Pasalnya pihaknya melihat selama ini penegak hukum terkesan membiarkan jika terjadi isu kekerasan.

“Isu kekerasan berdasar agama saat ini terkesan dibiarkan, kita akan sampaikan ini agar penegak hukum harus berikan sanksi tanpa lihat latar belakang apa dia, ormas atau bukan,” kata Lukman usai seminar nasional Evaluasi Pemilu 2009 dan Menyongsong UU Pemilu di Hotel Sahid, Rabu (16/2).

Pihaknya pun memperoleh laporan masyarakat yang menyatakan bahwa pemerintah terkesan seperti membiarkan kekerasan karena penegak hukum pada saat kejadian tidak cepat berada di tempat.

Di sisi lain, pembubaran ormas pun tak akan efektif. “Menurut sya bukan pembubaran ormas tapi yang melanggar hukum itu yang diberi sanksi,” ujar Lukman. Pembicaraan dengan penegak hukum, ungkapnya, akan dilakukan di Mahkamah Konstitusi tapi waktunya belum dipastikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika