REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo, mengatakan tujuan utama usul angket mafia pajak DPR RI adalah untuk mengurai benang kusut birokrasi perpajakan.

"Juga membongkar indikasi penyalahgunaan kebijakan perpajakan nasional secara transparan dan tuntas," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (17/2). Sehingga, lanjutnya, berbagai keputusan dari angket tersebut bisa menjadi acuan bagi Pemerintah, khususnya aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti segala bentuk penyelewengan maupun pelanggaran. Nantinya hal ini pun harus mampu melahirkan keputusan politik sebagaimana menjadi hak-hak konstitusional DPR RI menjalankan amanat rakyat.

Karena itu, menurutnya, semua yang berperan dalam kegiatan itu harus bekerja secara transparan dan progresif. "Tidak saja membongkar masalah hukum untuk penegakan hukum, tetapi reformasi birokrasi dengan tuntas," tegas Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDI-P) ini.

Tjahjo juga mengatakan siapa pun nama yang dianggap terindikasi (melakukan pelanggaran dan penyelewengan) serta mengetahui masalahnya, harus masuk inventarisasi untuk diundang DPR RI. "Lebih dari itu, mereka harus bisa memberikan sebenar-benarnya demi Negara kita, demi Pemerintahan yang bersih dan berwibawa," katanya.

Untuk itu, kata Tjahjo, FPDI-P di DPR RI terus berjuang melalui berbagai perangkatnya, termasuk lobi-lobi dengan Pimpinan Fraksi lain, guna menggolkan rencana pembentukan angket mafia pajak. "Ini dilakukan agar semakin banyak anggota (DPR RI) yang tetap mendukung usul angket mafia pajak sehingga menjadi keputusan DPR RI," katanya.

Usulan ini menjadi momentum bagi DPR RI untuk berbuat sesuatu bagi bangsa dan Negara setelah kasus Bank Century yang masih belum terbuka hingga kini. "Kami bersyukur sejumlah fraksi sudah ada keputusan untuk tetap konsisten (mendukung usul angket mafia pajak). Soal menang kalah, melalui voting, tidak ada masalah. Kami siap untuk itu," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika