REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan, tidak menyatunya sikap Golkar dan PKS terkait hak angket pajak dianggap sebagai usaha untuk meningkatkan posisi tawar agar tidak di reshuffle.
Menurut dia, secara etika, partai yang seringkali menyimpang dalam berkoalisi harusnya mendapat sanksi yang tegas. "Jika mereka selalu 'bandel' dari koalisi lebih baik dikeluarkan saja," ujarnya Kamis (17/2).
Menurut dia, sinyal dari PDI Perjuangan untuk masuk kabinet harusnya bisa ditanggapi oleh Demokrat, agar partai yang membandel itu tidak lagi berulah dalam koalisi. "Jika mau tegas ganti saja menteri dari PKS dan Golkar dengan PDI P," imbuhnya.
Menurut dia, usulan pembentukan pansus hak angket kental dengan pemerasan politik. Seharusnya, ungkap dia, pengawasan oleh DPR terkait masalah mafia pajak dapat dilakukan cukup dengan Panitia Kerja. Lantaran, pengungkapan melalui hak angket akan menggeser peran pengawasan menjadi peran politik. "Ini pemerasan politik, pansus hak angket terbuka dipolitisasi, karena bisa diarahkan ke pemakzulan, bisa bergeser dari kontrol ke politik," tukasnya.
