REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebaiknya dikeluarkan dari koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah. Tujuannya, agar koalisi berjalan stabil dalam mengawal pemerintahan, kata Arbi Sanit pada diskusi Polemik: 'Koalisi Pecah Kabinet Terbelah' di Jakarta, Sabtu (26/2).

"Partai Golkar dan PKS sudah berkhianat terhadap komitmen yang disepakati bersama sebagai anggota koalisi," katanya.

Menurut dia, langkah-langkah yang dilakukan Partai Golkar dan PKS yakni mengusulkan hak angket pajak dan hak angket Bank Century menunjukkan perbedaan sikap partai secara terbuka dan pengingkaran terhadap komitmen koalisi. Dengan langkah yang dilakukan Partai Golkar dan PKS, kata dia, sudah membuat etika dan tatakrama di koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah menjadi terkoyak.

"Jika Partai Golkar dan PKS tidak keluar atau tidak dikeluarkan dari koalisi, maka konflik di internal koalisi

akan terus berlaut-larut. Hal ini akan merugikan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," tegasnya.

Namun jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat memilih sikap tetap mempertahankan Partai Golkar dan PKS, Arbi Sanit mengusulkan, agar dibuat tambahan kontrak baru mengenai loyalitas partai-partai politik anggota koalisi. Menurut dia, kontrak loyalitas ini penting dibuat agar partai-partai politik anggota koalisi menghargai komitmen dan konsisten mengawal pemerintahan hingga 2014.

"Dalam koalisi, bisa saja terjadi perbedaan pandangan di antara anggota tapi tidak boleh berbeda sikap dalam menyikapi suatu persoalan yang substansial," katanya.

Seluruh anggota koalisi, kata dia, sudah menyepakati komtimen, tapi praktiknya Partai Golkar dan PKS sering melanggar dan mengkhianati komitmen tersebut. Arbi menambahkan, meskipun politisi Partai Golkar berkali-kali menyatakan perbedaan tersebut untuk menguatkan pemerintahan, tapi ada upaya yang mengarah untuk menjatuhkan pemerintahan.

Ia mencontohkan, pada hak angket Bank Century menyimpulkan terjadi pelanggaran hukum dan ada pejabat yang bertanggung jawab. "Tindak lanjut dari rekomendasi itu yang mendorong hukuman terhadap pejabat merupakan bentuk pengingkaran dari komitmen koalisi," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika