REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, menyatakan reshuffle (perombakan) kabinet yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan penataan ulang yang signifikan.

"Insya-Allah, perombakan akan dilakukan dalam 1-2 hari atau 1-2 minggu ini dengan penataan ulang yang signifikan," kata Ahmad di sela-sela pembukaan Munas VII LDII di Surabaya, Selasa (8/3).

Menurut Ahmad, proses penataan itu sudah dimulai dengan pemanggilan parpol dan menteri yang kena reshuffle melalui Sudi Silalahi (Mensesneg) dan Hatta Rajasa (Menko Perekonomian/PAN). "Jadi, tunggu Presiden. Saya belum dapat menyebut nama dan parpol, tapi komunikasi dan pemanggilan sudah berproses,'' ujarnya.

Didesak tentang nasib PKS dan Golkar, Ahmad menyatakan hal tersebut sangat ditentukan ada-tidaknya pemanggilan dan komunikasi dari Sudi Silalahi dan Hatta Rajasa. "Tunggu saja hasilnya. Yang jelas akan ada yang keluar dan masuk. Itu hak Presiden (hak prerogatif)," ucapnya.

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Rohmani, sebelumnya menegaskan bahwa partainya tidak mempersoalkan rencana Presiden melakukan evaluasi koalisi pemerintahan. "Kalau Pak SBY memberi evaluasi, bagi kami tidak menjadi masalah ada di luar atau di dalam. Karena, kami menyetujui hak angket itu justru untuk mengamankan agenda Pak SBY tentang 'good governance' (tata kelola pemerintahan yang baik)," tuturnya.

Hal tersebut, katanya, yang mendorong PKS menyetujui hak angket. Karena, PKS menilai soal pajak itu sangat serius dan hal itu bukan berarti mengarah ke pemakzulan.

"Nggak ada kaitannya dengan pemakzulan, tapi kami menilai soal pajak itu sangat serius. Karena, itu kami mendukung hak angket agar pemasukan pajak bisa maksimal," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika