REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak ingin tergesa-gesa untuk mengambil keputusan merombak Kabinet Indonesia Bersatu II.
"Reshuffle (perombakan kabinet) itu kepunyaan Presiden. Evaluasi koalisi juga milik Presiden, jadi ikuti saja apa yang disampaikan Pak Sudi. Itu arahan Presiden," ujar Menkopolhukam di Jakarta, Kamis (10/3). "Yang jelas, tergesa-gesa itu bukan yang beliau kehendaki. Memikirkan negara, pemerintahan, itu tidak boleh dipikirkan secara tergesa-gesa, harus matang," lanjutnya.
Pada Rabu 9 Maret 2011, Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, menyatakan saat ini Presiden tengah menata kembali etika dan efektivitas koalisi partai politik pendukung pemerintah. Namun, penataan koalisi tersebut tidak terkait langsung dengan persoalan koalisi.
Menurut Sudi, Presiden secara resmi belum pernah membicarakan perombakan kabinet akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Presiden pun, lanjut dia, tak pernah menyebut nama-nama menteri yang akan diganti termasuk nama-nama yang akan menggantikan. Meski, lanjut Sudi, perombakan kabinet bisa saja dilaksanakan apabila diperlukan.
Hal senada disampaikan oleh Djoko yang membantah bahwa pernyataan Presiden Yudhoyono tentang evaluasi koalisi hanya sekedar gertak sambal. "Kalau disimak pidato Presiden tidak pernah secara eksplisit menyatakan `reshuffle. Akan ada penataan kembali terhadap format koalisi, itu yang harus kita simak. Lalu bergulir ada analisa, kemudian pernyataan-pernyataan politik, dari analis, LSM, itu boleh-boleh saja, tapi Presiden tidak bilang ada `reshuffle," tuturnya.
Djoko menilai sampai saat ini masih ada harapan koalisi dan Kabinet Indonesia Bersatu II berjalan terus secara solid. "Menganggu dalam arti pemberitaannya, iya. Tapi kalau kinerjanya saya lihat mereka masih tetap bekerja," ujarnya.
Djoko menegaskan keputusan akhir tentang perombakan kabinet berada di tangan Presiden Yudhoyono yang mempertimbangkan berdasarkan penilaian kinerja dari berbagai pihak termasuk Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4).
"Itu kan hasil evaluasi. Dari evaluasi itu akan dianalisa terhadap koalisi. Presiden sudah bilang sepuluh hari ke depan akan evaluasi. Kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan," demikian Djoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika