REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Kabupaten Karawang diharapkan menjadi pilot project atau proyek percontohan untuk Kota Layak Anak (KLA) bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat (Jabar). Dengan dijadikannya Karawang sebagai pilot project, kabupaten/kota di Jawa Barat akan mengikuti jejaknya.
Di antara 15 KLA di Indonesia, di Provinsi Jawa Barat hanya Karawang yang telah dinyatakan siap untuk menjadi Kota Layak Anak. Hal ini tentunya harus diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di Jabar.
''Menciptakan sebuah kota yang ramah terhadap anak-anak, sudah menjadi kewajiban pemerintah,'' ujar Ketua tim Penggerak PKK Jawa Barat, Netty Heryawan, saat memberi materi dalam acara Pembekalan Pengarusutamaan Gender bagi Pejabat Esselon II Pemerintah Provinsi Jabar di Ruang Sangga Buana, Gedung Sate, Bandung, Selasa (25/5).
Netti memaparkan, perlunya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dan daerah (pemerintah kabupaten/kota). Selain itu, lanjut Netty, dibutuhkan peningkatan kebijakan dari pemerintah dalam hal perlindungan terhadap hak-hak anak.
Pemerintah daerah juga ikut aktif dengan membuat peraturan-peraturan yang mendukung perlindungan anak. Karena anak membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan fisik dan psikologinya.
Pernyataan senada juga diucapkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menneg PP dan PA), Linda Amalia Sari Gumelar. Menurut Linda, perlindungan terhadap anak merupakan salah satu grand strategy dalam pembangunan.
''Jawa Barat merupakan salah satu target untuk pembentukan KLA sesuai dengan Inpres No 1/2010 tentang percepatan pembangunan nasional. Kabupaten Karawang, yang menjadi salah satu dari 15 KLA di Indonesia, diharapkan menjadi pilot project bagi kabupaten/kota lain di Jawa Barat,'' tutur Linda kepada Republika usai memberi sambutan dalam acara Pembekalan Pengarusutamaan Gender tersebut.
Namun, Linda mengakui adanya keterbatasan dana dan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan alokasi khusus dalam anggarannya. Selanjutnya, tambah dia, Pemprov Jabar dapat mengalokasikan anggaran tersebut untuk melakukan sosialisasi, membentuk, dan mengoperasionalkan KLA tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika