REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) lebih memilih membenahi Jakarta secara radikal dan cepat untuk mengatasi kemacetan Jakarta."Opsi pertama lebih mendesak dilakukan, tapi harus radikal dan cepat," kata Ketua Umum DPP Organda, Eka Sari Lorena Soerbakti menjawab ANTARA di sela Safari Ramadhan ke Jawa Timur (4-5/9), Sabtu.
Penegasan itu terkait dengan penawaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk dikaji bersama dalam rangka mengatasi kemacetan parah di Jakarta belakangan ini.Tiga opsi yang dikemukakan Presiden SBY saat buka bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) (3/9) di Jakarta itu, yakni pertama, membenahi Jakarta.
Kedua, memindahkan pusat pemerintahan, tetapi tetap mempertahankan ibu kota Jakarta. Ketiga, membangun ibu kota baru.Menurut Eka, bagi operator sebenarnya apa pun opsinya, jika koridor dan cetak birunya jelas tidak masalah. "Sekarang ini bolanya ada di tangan regulator atau pemerintah," katanya.
Dikatakannya, mestinya yang disampaikan pemerintah untuk mengatasi kemacetan Jakarta, sudah ada solusi kongkritnya. "Harapan kami, lebih kongkrit bukan hanya diwacanakan. Semua orang sudah tahu persoalan mendasar transportasi Jakarta," katanya.
Eka yang juga Direktur Utama Lorena Transportasi Group ini, menilai, pembenahan radikal yang disertai percepatan untuk transportasi Jakarta saat ini adalah sebuah keniscayaan."Kami setuju agar niat mewujudkan transportasi massal yang masif di Jakarta dan pembatasan kendaraan pribadi harus segera dilakukan," katanya.
Menurut dia, kemacetan Jakarta sudah hampir merata dan tidak kenal waktu lagi. "Beberapa tahun lalu, jika hujan pasti macet. Kini, tidak hujan pun juga sudah macet dan terjadi di titik yang merata. Masak punya ibukota seperti ini. Apa kita tak malu," katanya.
Namun, Eka juga menggarisbawahi, opsi pertama juga bisa dibarengi dengan memindahkan pusat pemerintahan dan ibukotanya tetap Jakarta."Bagi pengusaha transportasi ini juga peluang baru karena kondisi Jakarta sudah tak bisa diharapkan lagi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika