REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR--Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor menggelar operasi yustisi, Selasa (28/9). Dalam operasi ini, setidaknya sejumlah warga yang bekerja di beberapa perusahaan sekitar Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong, kedapatan tidak memiliki identitas diri yang lengkap atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Sekitar pukul 16.00 WIB operasi yustisi dimulai, petugas Satpol PP yang dilengkapi unsur TNI/Polri mulai memeriksa identitas warga. Setiap warga yang tidak memiliki KTP maupun masa berlakunya sudah habis harus menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Cibinong dan Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong.
Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan pada Satpol PP Kabupaten Bogor Wawan Rukawan, operasi yustisi ini dilakukan untuk mengantisipasi penyusupan warga yang terlibat dalam kriminalitas. Selain itu, kata dia, operasi yang diselenggarakan di Kawasan Berikat Nanggewer ini bertujuan untuk mengoptimalkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Cibinong.
“Saat ini tindak kriminal semakin marak. Seperti teroris dan perampokan. Jadi, pemeriksaan identitas warga ini sangat penting untuk mengantisipasi hal tersebut,” kata Wawan di sela-sela operasi Yustisi. Apalagi, sambung Wawan, usai lebaran banyak warga pendatang yang belum tentu dilengkapi identitas.
Ia mengatakan, dalam operasi ini pihaknya membantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor dalam melakukan pelayanan pembuatan KTP. Bagi warga yang tidak dilengkapi dengan KTP akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan. “Warga yang tidak punya KTP dikenakan denda maksimal Rp 50 ribu,” kata dia.
Wawan mengatakan operasi sebelumnya sudah dilakukan pada Februari lalu. “Tahun ini kami hanya dua kali kegiatan operasi Yustisi. Sebelumnya diselenggarakan pada Februari,” tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika