REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR- Dua tahun sudah berjalan, program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda) di Kabupaten Bogor masih belum maksimal. Penolakan kepada pasien program ini masih kerap terjadi.

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Bogor, Muhtar Lintang, mengaku hal ini karena kuota kelas tiga rumah sakit rujukan kerap penuh. ''Ini akhirnya membuat pasien tidak bisa dirawat dan terpaksa ditolak,'' katanya kepada Republika, Kamis (30/12).

Selain itu, terkadang masalah teknis juga menjadi penyebab. Sejumlah rumah sakit belum tentu memiliki kelengkapan penunjang penyakit si pasien.

Di Kabupaten Bogor, peserta Jamkesmas dan Jamkesda sekitar 1,4 juta warga miskin. Ada delapan rumah sakit yang menerima pasien program ini, yakni empat RSUD (RS Cibinong, RS Ciawi, RS Leuwiliang dan RS Cisarua), dan empat rumah sakit swasta (RS Palang Merah Indonesia (PMI), RS Salak, RS Marzuki Mahdi, dan RS Karya Bakti).

Sementara itu, di Kota Bogor, anggaran Jamkesmas sebesar Rp 18,074 miliar tak terserap optimal. Dana yang mampu tersalurkan hanya Rp 7,051 miliar atau 39 persen. Menurut Kepala Dinkes Kota Bogor, Triwandha Elan, ini disebabkan lambannya pelaporan administrasi keuangan dari rumah sakit ke Pemkot Bogor. Ia menampik adanya penyelewengan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika