REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Kalangan DPRD Provinsi Jawa Timur menilai kinerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Soekarwo-Saifullah Yusuf, selama 2009 tidak terukur dan tidak jelas.Penilaian itu disampaikan Komisi A menanggapi laporan pertanggung jawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim di gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin.
Dini Rijanto, selaku juru bicara Komisi A DPRD Jatim, menyatakan, dari sembilan agenda utama Soekarwo-Saifullah pada 2009, tidak satupun yang terukur dengan jelas. "Kami belum melihat adanya agenda yang terstruktur rapi dan jelas. Misalnya, suatu agenda harus dijalankan sampai bulan apa, tidak pernah jelas," katanya.
Ketidakjelasan target dari sebuah agenda pembangunan, lanjut dia, membuat hasilnya selalu mengambang dan tidak dapat dinikmati masyarakat.
Selain itu, anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut mengungkapkan beberapa program yang sebenarnya bukan dikerjakan pemerintah, ternyata diklaim sebagai keberhasilan pemerintah. "Gubernur mengklaim berhasil menekan angka kriminalitas. Padahal, itu bukanlah prestasi pemerintah," katanya.
Sementara itu, Komisi B memberikan penilaian bahwa kinerja Pemprov Jatim selama 2009 masih jauh dari memuaskan. Hal itu bisa dibuktikan dengan penyerapan tenaga kerja yang masih tergantung pada sektor jasa."Pengangguran terbuka menurun dari 6,42 persen menjadi 5,08 persen. Tapi penurunan tersebut terjadi di sektor jasa, bukan sektor lainnya," kata Syamsul Arifin selaku juru bicara Komisi B.
Anggota Fraksi Partai Hanura itu menambahkan, pertumbuhan ekonomi masih memprihatinkan karena penanaman modal asing mengalami penurunan 47,14 persen dari tahun sebelumnya.
Anisyah Syakur, selaku juru bicara Komisi E, menyoroti masih banyaknya kabupaten dengan angka harapan hidup yang sangat rendah, di antaranta Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. "Bahkan di daerah-daerah tersebut, angka kematian bayi juga masih sangat tinggi," katanya.
Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menolak penilaian tersebut. Menurut dia, kinerja pemerintah sudah sangat jelas dan terukur. "Mungkin kurang komunikasi saja dengan DPRD," kata salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
Ia menyebutkan, di bidang kesehatan, seluruh puskesmas telah memberikan pelayanan sesuai standar nasional, yakni setiap puskesmas melayani 30 ribu penduduk. Pemprov Jatim juga telah mengontrak ribuan tenaga dokter untuk memenuhi standar nasional, yakni 40 dokter per 100 ribu penduduk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika