REPUBLIKA.CO.ID, BATU - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan setiap calon guru di Sekolah Rakyat akan terlebih dahulu menjalani pelatihan peningkatan kompetensi sebelum melaksanakan tugas pembelajaran. Langkah itu diambil agar kinerja para guru dalam memberikan materi pelajaran kepada para siswa siswi yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat terlaksana optimal.
"Pasti ada itu (pelatihan kepada tenaga pendidik Sekolah Rakyat)," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya seusai Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama untuk Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Al-Hikmah International Islamic Boarding School di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (19/5/2025).
Gus Ipul mengatakan, untuk saat ini pemerintah sedang fokus mematangkan mekanisme perekrutan terhadap para guru yang akan ditugaskan di Sekolah Rakyat. "Pertama aparatur sipil negara (ASN) yang direkrut, sekarang sedang proses rekrutmen yang dilakukan oleh Dikdasmen. Kalau ASN (PNS) tidak ada, juga diupayakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jadi, ini kami matangkan terus," ucap dia.
Dia menambahkan bahwa perekrutan tenaga pendidik, baik itu guru maupun kepala sekolah untuk Sekolah Rakyat ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Para calon guru dan kepala sekolah, lanjutnya, harus memenuhi sejumlah kualifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Calon guru ada kualifikasi, misalnya soal (kemampuan) bahasa Inggris dan lain-lain, karena pasti dilakukan tes wawancara lagi, kapasitasnya disesuaikan dengan rancangan proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul.
Pihaknya masih terus melakukan penghitungan untuk mengetahui jumlah pasti kebutuhan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat dengan menyesuaikan pada ketersediaan fasilitas bangunan yang sudah dalam proses renovasi. Saat ini, terdapat 53 titik Sekolah Rakyat se-Indonesia yang sedang dalam proses renovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Kalau misal mengajukan 53 titik sekolah, itu asumsi dulu dibutuhkan sekitar 1.000 guru ditambah kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang lain itu bisa sampai 1.600 orang," ujar Mensos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika