REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemprov Jawa Barat belum bisa memberikan jaminan yang memuaskan kepada investor. Namun, itu tak membuat Pemprov Jabar pesimistis terhadap program pembangunan megaproyek di wilayahnya.
Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Rudi Mahmud, mengakui belum sanggupnya pemerintah jaminan pembangunan kepada investor. Untuk itu, akan dilakukan berbagai upaya agar megaproyek tersebut bisa tetap berjalan dan investor bersedia menanamkan dananya.
Ia mengungkapkan pembangunan Bandara Internasional Kertajati akan membuat kawasan Priangan Timur menjadi berkembang. Untuk mendukung keberadaan bandara tersebut, akan dibangun jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) sepanjang 58,5 kilometer serta Pelabuhan Internasional Cilamaya, Karawang.
“Masih ada mispersepsi antara Pemprov Jabar dengan pemerintah pusat terkait pembangunan Pelabuhan Internasional Cilamaya. Pusat menginginkan pembangunan pelabuhan internasional berada di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, sebagai perluasan Pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan Pemprov Jabar menginginkan pembangunannya di Cilamaya,” ungkap Rudi, Kamis (15/7) di Bandung.
Saat ini, pembebasan lahan Kertajati baru mencapai 100 hektare dari 5.000 hektare yang direncanakan. Untuk proyek jalan tol Cisumdawu, dua dari enam ruas yang direncanakan sudah siap dibangun, yaitu Cileunyi-Rancakalong dan Rancakalong-Sumedang. Sedangkan lahan untuk Pelabuhan Internasional Cilamaya belum ada lahan yang dibebaskan.