REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN--Dua demonstrai di tempat terpisah mewarnai acara pelantikan bupati/wabup Sleman 2010-2015, Sri Purnomo dan Yuni Satia Rahayu, Selasa (10/8). Para pendemo hanya bisa beraksi sekitar 200 meter di luar Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta tempat pelantikan berlangsung. Mereka tak bisa mendekati Gedung DPRD karena semuan akses masuk Jl Parasamya telah diblokir polisi.

Demo pertama digelar oleh sekitar 50 aktivis Jogya Goverment Watch. Kelompok ini dipimpin koordinator JGW, Dadang Iskandar. Sedang demo kedua digelar oleh sekitar 20 aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Sleman.

Para aktivis JGW menganggap pelantik bupati Sleman kali ini tidak sah. Menurut mereka, kemenangan Sri Purnomo-Yuni pada pemilukada lalu dipenuhi praktik penggunaan uang negara (korupsi) untuk kepentingan pemenangan pasangan ini. JGW menuduh dana APBD seperti Dana Alokasi Desa, dan Bantuan Operasional untuk ketua RT/RW telah dipergunakan untuk memperlancar pemenangan pasangan Sri Purnomo dan Yuni.

Sedang demo Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dipimpin Dedi Yanuar Elfani. Para anggota Kammi Sleman ini menuntut agar Sri Purnomo-Yuni dapat mewujudkan pendidikan gratis di kabupaten ini. Mereka juga meminta pasangan Sri-Yuni bisa berbuat lebih baik lagi untuk menyejahterakan para guru di Sleman.

Tak seperti aktivis JGW yang memilih bubar setelah pelantikan usai, aktivis KAMMI bersikeras bertahan. Usai acara pelantikan, aktivis KAMMI ini dipersilakan masuk ke ruang tamu DPRD dan ditemui Wakil Ketua DPRD, Rohman Agus Sukamta, yang didampingi Kaops Polres Sleman, Kompol Arthur Simamora.

Ikuti Whatsapp Channel Republika