REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN--Jumlah penumpang menggunakan jasa angkutan Kereta Api (KA) pasca lebaran Idul Fitri 1431 H di stasiun besar KA Medan untuk arus balik meningkat 80 persen dari tahun sebelumnya. Moda angkutan KA menjadi pilihan karena dianggap lebih aman dan nyaman, di tengah semakin macetnya jalan lintas Sumatera (Jalinsum) pada saat jelang dan pasca Lebaran.
"Dari pantauan dan laporan sampai H+6 Idul Fitri 1431 H, jumlah pemudik menggunakan jasa KA terdapat meningkatan penumpang yang sangat luar biasa mencapai 80 persen,'ujar Kepala stasiun KA Medan Sutekno diruang kerjanya, Kamis (16/9).
Sutekno mengatakan, peningkatan penumpang menggunakan jasa KA terlihat pada saat arus balik mulai H+3, membeludaknya jumlah penumpang membuat pihak stasiun KA Medan harus kerja esktra. "Tahun ini jumlah penumpang memang luar biasa tidak seperti tahun lalu, bahkan tiket habis penumpang masih banyak," tandasnya.
Menurut Sutekno, peningkatan jumlah penumpang penggunakan jasa KA untuk mudik siknifikan terjadi pada arus balik pada pagi hari, KA kelas ekonomi jurusan Tanjung Balai dan KA Bisnis jurusan Rantau Parapat. Akibatnya, banyak calon penumpang yang harus antre untuk mendapatkan tiket atau masuk ke dalam gerbong penumpang.
Irma Munte (45) warga Rantau Parapat mengatakan, akibat panjangnya antrian, dirinya harus antri selama 1 jam baru mendapatkan tiket,"Aku antri lebih satu jam untuk dapat tiket, kalau tidak antri takut tidak kebagian tiket,”paparnya. Meski demikian dia menganggap KA tetap lebih baik dibanding dengan angkutan penumpang lain, karena lebih aman, nyaman dan terhindar dari kemacetan.
Sementara itu, sejumlah perusahaan angkutan penumpang bus antarkota dan antarprovinsi mengaku penumpang tahun ini merosot. “Merosot betul, mungkin karena banyak orang memilih angkutan lain atau lebih memilih naik kenderaan pribadi serta sepeda motor,” kata Marim, seorang sopir angkutan penumpang KUPJ yang melayani antarkota. Ia membenarkan, banyak penumpang gerah, dengan kemacetan yang terjadi sampai H+10.
Ikuti Whatsapp Channel Republika