REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--DPRD menuding Pemkab Bandung gagal memberdayakan koperasi. Pasalnya koperasi di Bandung pada saat ini sudah banyak yang kolaps.

Bahkan, dari 1.400 koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bandung, hanya 200 koperasi yang masih aktif, 150 koperasi di antaranya sudah kolaps. Sedangkan sisanya, sudah tak berdaya alias bangkrut.

Menurut Ketua Pansus Tujuh, DPRD Kabupaten Bandung, Aep Saifullah, kondisi itu terjadi karena perhatian pemerintah masih sangat rendah. "Pemerintah sepertinya tak serius menangani koperasi," kata Aep kepada Republika, Senin (8/11).

Padahal, jika pemerintah mau, banyak cara untuk memberdayakannya. Misalnya dengan menaikkan bantuan dana bergulir terhadap 200 koperasi yang masih aktif, tapi sudah kolaps itu. Dia mencontohkan, bantuan Pemerintah Kabupaten Badung, Bali terhadap lembaga perkreditan desa (LPD) sebesar Rp 30 miliar. Jumlah itu diberikan terhadap 122 LPD. "Wajar jika LPD di sana mengalami kemajuan, bahkan ada aset LPD ada yang mencapai Rp 600 miliar," cetusnya.

Tingginya perhatian pemerintah terhadap LPD telah mengangkat kesejahteraan masyarakat. Sedikitnya, 600 kepala keluarga sudah terangkis dari kemiskinan berkat LPD di Kabupaten Badung itu. "Di Bandung bisa juga seperti itu, asalkan ada kemauan pemerintah," cetusnya.

Oleh karenanya, Aep berharap pemerintah tidak segan-segan memberikan bantuan. Bahkan dari bantuan sebesar Rp 12 miliar, bisa dinaikkan menjadi 15 miliar untuk koperasi yang masih aktif di Kabupaten Bandung. Menanggapi hal itu, Kepala Diskoperindagtan Kabupaten Bandung, Budi Raharjo, membantah jika dikatakan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap pelaku koperasi. Menurutnya, pemerintah sudah sering melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku koperasi di Kabupaten Bandung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika