REPUBLIKA.CO.ID,SOLO--Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) tidak akan mencampuri masalah internal Keraton Kasunanan Solo. Diberikannya hibah yang berasal dari APBD Kota Solo senilai Rp 350 juta kepada Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi, menurutnya, bukan lantaran Pemkot lebih memihak salah satu pihak.
“Kita tidak akan masuk wilayah privat yang menjadi hak-hak di lingkup keraton. Kita hanya memberikan sesuai dengan legitimasi dan proporsi, “ tegas Budi ditemui di Balaikota Solo, Jumat (19/11).
Sebelumnya, terdapat dua proposal bantuan yang diterima Pemkot, yakni permohonan pertama atas nama Raja Keraton Solo Hadiningrat PB XIII Hangabehi dan permohonan kedua atas nama Sasana Wilapa Keraton Solo Hadiningrat. Pemkot kemudian memberikan dana hibah bantuan APBD kepada Hangabehi dengan pertimbangan otoritas tertinggi di keraton. “Kita memberikan kepada otoritas tertinggi di keraton. Biar nantinya, otoritas itu yang mendistribusikan hibah sesuai keperluan, “ ujar Budi.
Budi mengungkapkan, Pemkot memandang pemberian hibah tersebut dari perspektif kewajiban menjaga nilai-nilai sejarah. Karena itu, keraton dipandang sebagai sebuah lembaga dimana nilai-nilai didalamnya harus dijaga. “Kita tidak mengarah ke salah satu pihak, kita hanya melihat dari perspektif pemerintah harus menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya, “ tegas Budi.
Senada, Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan konflik di dalam keraton sebaiknya diselesaikan dulu. Hal ini agar bantuan yang diberikan kepada keraton tersebut baik dari Pemkot maupun pemerintah pusat lebih lancar. “Menurut saya, persoalan di keraton itu diselesaikan dulu. Kalau sudah selesai, pasti bantuan APBD dan dari pusat lancar, “ ujarnya.
Pemkot Solo sendiri telah bersedia untuk memediasi perdamaian antara kubu PB XIII Hangabehi dan PB XIII Tedjowulan. Langkah itu diambil dengan landasan kepentingan kelestarian budaya Kota Solo. “Keraton itu kan simbol budaya, tapi konflik di dalamnya selama kepemimpinan Walikota hampir enam tahun ini belum juga dapat diselesaikan. Karena itu, kami harap semua dapat duduk bersama selesaikan masalah, “ ujarnya.
Menurutnya, persoalan internal Keraton Kasunanan Solo tersebut tidak hanya berdampak ke dalam. Tetapi juga berimbas pada masyarakat di luar karena keraton telah menjadi institusi budaya. “Kalau tidak segera diselesaikan konfliknya, masyarakat akan bertanya-tanya terus sebenarnya ada apa kok jadi rebutan kekuasaan, “ ungkap Rudy, sapa akrabnya.
Rudy menambahkan pengamanan situs budaya tersebut sangat penting. Untuk itu, perdamaian di dalam internal keraton diharapkan mendukung perlindungan situs budaya. “Yang paling penting, situs budaya yang ada di Solo ini harus diamankan, “ tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika