REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU--Ketua Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru, Wahyudianto mengatakan bahwa Perda Pajak Hotel, Rumah Makan, Restoran yang mewajibkan pajak dari konsumen merupakan amanah Undang-undang (UU) No. 28/2009. UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu merupakan landasan bagi lahirnya Perda tentang Pajak Hotel, Rumah Makan, dan Restoran di daerah ini, kata Ketua Fraksi Golkar Wahyudianto di Pekanbaru, Jumat (17/12).

Hal tersebut dikatakan terkait unjuk rasa puluhan masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Rumah Makan dan Minum (Asmari) memprotes karena dikenaikan pajak sebesar 5 persen pada konsumen rumah makan, restoral dan hotel daerah itu. "Perda ini merupakan amanat dari UU yang berlaku secara nasional. Tidak hanya Pekanbaru yang memberlakukan seperti itu tetapi juga seluruhnya. Kalau memang bertentangan, makan akan kita batalkan," jelas Wahyudianto.

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa daerah diperbolehkan menggali potensinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tambah Wahyudianto. Wahyudianto menyebutkan salah satu contoh diserahkan pengurusan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun air tanah kepada Pemko Pekanbaru.

"Semuanya kan sudah ada aturannya. Jadi kalau misalnya tidak setuju, mengapa tidak dari awal disampaikan. Saat ini, perda tersebut telah disahkan dan sedang dibahas Pemprov Riau," jelasnya.

Dalam unjuk rasa di DPRD Pekanbaru, Asmari menyatakan keberatan dikenakannya pajak 5 persen bagi konsumen Rumah Makan, Minum, restoran dan hotel di daerah tersebut. Sekretaris Asamari Pekanbaru Dian Fitra mengatakan, pihaknya sudah berupaya menyampaikan hal tersebut kepada DPRD dan Pemko namun tidak mendapat tanggapan.

"Kami juga tidak mau dijadikan tukang pungut pajak oleh Dispenda Pekanbaru. Kalau memang mau dipungut, silahkan Dispenda saja yang melakukan pemungutan," kata dia. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa rumah makan, warung nasi, pecel lele maupun kantin akan dikenai pajak 5 persen. Sedangkan untuk restoran dan hotel akan dikenai pajak 10 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika