REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan kekhawatirannya akan pernyataan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie beberapa waktu silam akan sikap Sekretariat gabungan (setgab) partai koalisi pendukung pemerintahan yang tampaknya akan bersikap sama seperti pemerintah tentang keistimewaan Yogyakarta.
"Khawatir sekali bahwa atas nama koalisi kita akan melucuti keistimewaan. Bukan sekadar daerah, tapi juga konstitusi dan demokrasi," kata Wakil Ketua Dewan Pakar PPP, Lukman Hakiem, saat dihubungi Republika, Ahad (19/12).
Apalagi, kata dia, kalau membicarakan soal Yogyakarta. Sebab, menurutnya, Yogyakarta memang berbeda. "Keistimewaannya bukan hadiah dari pusat, tapi hadiah dari Yogyakarta untuk republik," kata dia.
Lukman kemudian mengingatkan amanat Sultan dan Pakualam pada 6 September 1945 yang isinya menyatakan daerah Yogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari Republik Indonesia. Jadi, katanya, Yogya memang berbeda dengan daerah lainnya, yakni saat keistimewaan di daerah lain merupakan hadiah dari pusat, sementara keistimewaan Yogya lah yang merupakan hadiah bagi Indonesia.
Yogyakarta itu, katanya, wilayah berdaulat. Selain itu, amanat Sultan dan Paku Alam tersebut juga menyatakan bahwa perhubungan antara Yogyakarta dengan pusat bersifat langsung, katanya.
Itulah, kata Lukman, yang membedakan Yogyakarta dengan daerah lain. Yogya itu, menurutnya, ketika semua daerah bergabung dan membentuk Republik Indonesia Serikat. Saat itu berbagai daerah membentuk negara-negara bagian, dan Indonesia pada saat itu adalah Yogyakarta. "Maka kalau saya melihat bahwa keistimewaan itu melekat pada kesultanan," tegasnya.
Maka, dalam menanggapi pernyataan Ical mengenai ikap Setgab tersebut, ia memnta agar para petinggi parpol di pusat menengok ke bawah. "Jangan lupa partai itu basisnya di daerah. Di DPRD DIY itu mendukung penetapan," katanya.
Jadi, apabila parpol di pusat tidak mendukung penetapan maka artinya partai tidak mengakar ke bawah. "Kalau begitu partai mendengar aspirasi siapa," tanyanya.
Begitu juga jawaban dari Lukman saat ditanya mengenai sikap PPP sendiri dalam menanggapi hal ini. Jika atas nama koalisi mengungkapkan hal seperti itu, ucapnya, berarti partai di pusat tidak memerhatikan aspirasi dibawah.
Padahal, ujarnya, partai itu seharusnya mengakar ke bawah dan bukan ke atas. "Mau apa sih bikin gubernur utama dan gubernur-gubernuran, buang-buang anggaran saja. Toh sejak dulu juga tidak ada masalah," tutup Lukman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika