REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Bagi anggota Tim Asistensi dari unsur sejarawan Prof Djoko Suryo konsep gubernur dan wakil gubernur utama yang ditawarkan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undanga Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta hanya sekadar mengada-ada. Sebab, secara historis, konsep tersebut tidak pernah ada.

Karena itu, menurut dia, konsep gubernur utama menunjukkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan budaya. Padahal Yogya merupakan benteng kebudayaan nusantara yang perlu tetap dipegang untuk pengembangan kebudayaan modern. Djoko Suryo optimis sistem penetapan masih bisa diperjuangkan.

"Saya optimis bisa penetapan. Toh tidak menyimpang dari apa yang sudah berlaku," kata dia usai bertemu dengan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan Yogyakarta, Jum'at (28/1).

Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi DIY Tavip Agus Rayanto menjelaskan pertemuan tim asistensi hanya mencermati dan mengkaji draft pemerintah yang sudah dikirim ke tim asistensi yang di dalamnya terdapat konsep gubernur utama. "Tim asistensi akan mengawal dari aspek materi. Kalau ada pembahasan kami minta untuk dilibatkan," kata Tavip.