REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA - Pihak DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Timur melaporkan penyobekan gambar pendiri partai itu, Prabowo Subianto, kepada pihak kepolisian.
"Kami sudah melaporkan dua orang oknum pengurus DPC Gerindra dari Kabupaten Malang dan Kabupaten Situbondo kepada petugas kepolisian," kata Pjs Sekretaris DPD Gerindra Jatim, Aris Sugiartono, di Surabaya, Selasa (8/3).
Aris melaporkan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Malang, Ahmad Saikhu, dan Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Situbondo, Yahya Assegaf, dengan tuduhan melakukan pelanggaran atas Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, Pasal 406 (perusakan), dan 335 (perbuatan tidak menyenangkan). Aris mengemukakan peristiwa itu terjadi saat massa yang mengatasnamakan pengurus DPD Gerindra dari Malang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik berunjuk rasa di kantor DPD Gerindra Jatim di Jalan Kupang Baru II Nomor 7, Surabaya, Senin (7/3) siang.
"Kemarin saya di kantor ini sampai pukul 12.30 WIB. Setelah itu, saya meninggalkan kantor terkait profesi saya," kata pria yang berprofesi sebagai pengacara itu saat ditemui di kantor DPD Gerindra Jatim.
Saat dia meninggalkan kantor partai berlambang kepala burung garuda itu, massa demonstran datang. Mereka berorasi tentang kepemimpinan Gerindra Jatim di bawah Suprayitno yang dianggapnya melakukan praktik jual-beli SK pengangkatan pengurus. Sebagian dari pengunjuk rasa berorasi di atas meja, sebagian lagi menyegel kantor Gerindra Jatim, dan sebagian lainnya menyobek gambar Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra.
Aris menduga aksi massa itu terkait dengan proses verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2014 yang hampir memasuki tahap akhir. "Mereka yang melakukan aksi itu mungkin tidak puas dengan kebijakan partai. Akhmad Saikhu memang masih definitif Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang, tetapi Yahya Assegaf sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Sekretaris DPC Gerindra Situbondo sejak 18 Januari 2011. Bisa jadi, aksi kemarin dilakukan oleh orang luar atau massa bayaran," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika