REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gagasan calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi) soal pemanfaatan drone sebagai alat pertahanan di wilayah perairan Indonesia, dinilai jauh panggang dari api.

Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menyebut ide Jokowi tersebut tidak realistis dari sisi kemampuan anggaran negara.

Ia memaparkan, untuk membeli satu unit drone dengan coverage (daya jangkau) 25 km saja, harganya bisa mencapai Rp 1,5 triliun. Artinya, kata dia, jika alat ini benar-benar akan digunakan untuk men-cover perairan Indonesia, maka dibutuhkan ribuan drone.

"Tentu saja anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan drone-drone itu juga mencapai ribuan triliun. Sementara, APBN kita hanya Rp 1.850 triliun per tahun. Ini jelas tidak akan tercukupi," kata Fithra dalam Dialog Kenegaraan di Gedung DPD RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/6).

Menurutnya, pemimpin Indonesia ke depan semestinya lebih memikirkan langkah-langkah diplomasi ekonomi untuk membangun pertahanan negara, alih-alih menggunakan peralatan mahal seperti drone. Dalam hal ini, Fithra mencontohkan model yang diterapkan oleh Jepang.

"Jepang saat ini masih menjadi negara yang disegani di dunia karena kekauatan ekonominya. Karena itulah, mereka tidak terlalu bergantung kepada kekuatan alutsista militer untuk tujuan tersebut," ujar Fithra lagi.

Sebelumnya, Jokowi sempat memaparkan agenda untuk membeli pesawat tanpa awak (drone) jika terpilih menjadi presiden. Tujuannya adalah untuk menjaga wilayah Indonesia yang sangat luas, khususnya terkait pertahanan dan illegal fishing.