REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para senator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam waktu dekat akan mengikuti masa orientasi. Kegiatan orientasi yang melibatkan 132 calon terpilih anggota DPD asal 33 provinsi (daerah pemilihan) se-Indonesia (minus Kalimantan Utara) ini dilakukan dalam dua tahap.

Kegiatan orientasi pertama digelar pada Jumat-Senin (29/8-1/9) sedangkan kegiatan orientasi kedua pada Selasa-Jumat (23–26/9).

“Jadi kegiatan orientasi bagi calon terpilih anggota DPD dilakukan dua tahap,” ujar Ketua DPD RI, Irman Gusman sebelum menutup Sidang Paripurna DPD, Kamis (14/8) lalu, di Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD. Dia menyinggung kegiatan orientasi dalam pidato Pokok-pokok Materi Sidang Paripurna DPD yang acaranya pengambilan keputusan DPD materi Tim Litigasi DPD dan laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan.

Dalam siaran persnya kepada ROL, Jumat (22/8) disebutkan, periode 2014-2019 adalah periodeisasi DPD yang ketiga. Sebagaimana periode sebelumnya (2004-2009 dan 2009-2014), para senator periode 2014-2019 mengikuti kegiatan orientasi di Hotel Four Seasons, Jakarta, sebelum pengambilan sumpah/janji tanggal 1 Oktober 2014.

Peraih suara terbanyak (407.443 dari 2.278.870 suara sah) di Sumatera Barat dalam Pemilu 9 April 2014 ini menambahkan, kegiatan orientasi, utamanya bagi calon anggota DPD yang baru, merupakan persiapan untuk melaksanakan kerja-kerja konstitusionalnya melalui pengayaan wawasan dan informasi sejarah pembentukan DPD, kinerja, dan harapan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang para senator.

Di Sidang Paripurna DPD sebelumnya, Selasa (8/7) lalu, Irman juga mengingatkan kegiatan tersebut. DPD membentuk panitia penyelenggaraan orientasi yang terdiri atas panitia pengarah dan panitia pelaksana. Panitia pengarah (steering committee/SC) diketuai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) I Wayan Sudirta (senator asal Bali), sedangkan panitia pelaksana (organizing committee/OC) diketuai Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Mohammad Sofwat Hadi (senator asal Kalimantan Selatan).

Selaku penanggung jawab panitia penyelenggaraan orientasi, Ketua DPD yang membuka dan menutup kegiatan orientasi. Agendanya meliputi penjelasan posisi DPD dalam sistem ketatanegaraan, sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal konstitusionalitas hak dan/atau wewenang legislasi DPD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3) sebagai pengganti UU 27/2009, termasuk pengajuan uji formil dan materil UU 17/2014; pelaksanaan tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD (komite/panitia/badan), perjuangan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sistem pendukung (supporting system), anggaran kerumahtanggaan, serta building brand differentiation DPD.

Irman tergolong senator petahana yang kembali lolos. Total jenderal, 53 orang (40,15 persen) anggota DPD periode 2009-2014 yang terpilih menjadi anggota DPD periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Mengapa calon terpilih anggota DPD minus Kalimantan Utara? Karena Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 di Indonesia. Sebagai provinsi baru, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi, dan pengisian perangkat daerahnya belum memadai. Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan, Pemerintah menyiapkan dan menyerahkan data penduduk kepada KPU.

KPU memutakhirkannya sebagai bahan dalam menyusun daerah pemilihan DPR dan DPD. Data penduduk di Kalimantan Utara masih bergabung ke provinsi induk, yakni Kalimantan Timur, dan daerah pemilihannya masih berdasarkan pemetaan Pemilu 2009 di 33 provinsi. Penghitungan suara untuk Kalimantan Utara pun masih bergabung ke provinsi induk. Perwakilan Kalimantan Utara di DPR dan DPD dipilih dalam Pemilu 2019, sehingga para senator asal Kalimantan Timur mewakili kepentingan Kalimantan Utara beserta masyarakatnya.

Mengingat masa bakti yang akan selesai, sebelum menutup Sidang Paripurna DPD, Rabu (4/6), Irman mengimbau para senator agar optimal melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya, seraya terus menerus menyikapi perkembangan situasi kondisi masyarakat dan daerahnya. “Kita memasuki masa akhir periode 2009-2014. Kami berharap di penghujung masa bakti ini kita tetap mempertahankan komitmen dan semangat kerja sekaligus mempersiapkan tongkat estafet kepada anggota DPD periode 2014-2019.”