REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabinet ramping dan profesional yang pernah digadang-gadang oleh Presiden terpilih Joko Widodo, mungkin tak akan terwujud. Jokowi-JK cenderun memilih postur kabinet dengan 34 kementerian dalam pemerintahannya mendatang.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyayangkan hal tersebut. Padahal menurutnya hal itu sudah sering disampaikan oleh Jokowi saat berkampanye dalam Pilpres lalu. Saat kampanye, Jokowi menyampaikan bahwa ia akan membentuk kabinet yang ramping, solid dan efektif.

"Dengan demikian, kabinet yang dibangun yaitu profesional itu tidak muncul dengan jumlah yang besar seperti yang disampaikan Jokowi," ujarnya dalam acara Dialog Kenegaraan di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (17/9).

Siti melanjutkan, postur 34 kementerian yang dipilih oleh Jokowi, cukup mengherankan. Sebab seolah-olah ada koalisi yang besar dalam pemerintahan Jokowi-JK, padahal cuma ada empat partai pendukung, termasuk PKPI yang tidak masuk di Senayan.

"Apakah sudah ada deal antara koalisi PDIP dengan partai tertentu yang ingin bergabung. Hal ini hendaknya jangan membingungkan masyarakat," katanya.

Kemudian dengan jumlah 18 dari kalangan profesional murni dan 16 dari kalangan profesional berbasis partai politik. Siti mengatakan, jumlah 16 dari partai politik itu sangat banyak. Dalam hal ini menurutnya, harus diakui terdapat tuntutan partai-partai untuk diakomodasi dalam kabinet.

Namun yang menjadi perhatian adalah, sejak awal Jokowi sudah menyampaikan akan membangun satu pemerintahan yang tidak transaksional dan tanpa syarat. "Karena itu, Jokowi harus menunjukkan mana yang dimaksud koalisi tanpa syarat itu," ujarnya.

Selama Jokowi memberikan harapan besar dan kemudian mengabaikan janjinya, akan mengurangi legitimasi masyarakat pada Jokowi. Karena dinilai tidak sesuai dengan apa yang disampaikan.

Namun demikian apa yang disampaikan Jokowi terkait postur kabinet belum final. Hal itu menurutnya baru sebatas dikonsultasi ke publik. Ujian pertama Jokowi adalah postur kabinet dan sumber daya manusia yang akan mengisi di kabinetnya.

Karenanya menurut Siti, Jokowi masih memiliki waktu untuk merevisi kabinet dan memikirkan siapa saja  yang tepat dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. "Dalam hal ini, Jokowi mempertaruhkan dirinya sendiri. Karena dalam pemilihan presiden, selalu ada pertaruhan sosok, bukan partai," katanya.