REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD dari Sulawesi Selatan Bahar Ngitung mengatakan kekalahan paket pimpinan MPR yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat dalam sidang paripurna Rabu (8/10) dini hari karena adanya anggota DPD yang berkhianat. Untuk itu ia meminta Badan Kehormatan memberikan sanksi tegas bagi anggota DPD yang berkhianat.
"Badan Kehormatan DPD harus memberi sanksi pada anggota yang berkhianat (menjalankan rekomendasi Rapat Paripurna DPD)," katanya, Rabu.
Bahar mengatakan dalam rapat Paripurna DPD disepakati mengusung Oesman Sapta menjadi pimpinan MPR periode 2014-2019 dari unsur DPD. Namun, menurut dia, dalam Sidang Paripurna MPR ada anggota DPD yang berkhianat sehingga tidak memperjuangkan keputusan Rapat Paripurna DPD tersebut.
"Kita melihat ada anggota DPD yang jingkrak-jingkrak (saat Sidang Paripurna MPR) padahal rekomendasi Rapat Paripurna DPD tidak berhasil," ujarnya.
Sementara anggota DPD asal Sulawesi Tengah Muhammad Asri Anas menyayangkan ketidaksolidan anggota DPD mengusung Oesman Sapta sebagai Ketua MPR. Ia menilai beberapa anggota DPD sudah melakukan lobi politik kepada Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih agar rekomendasi Rapat Paripurna DPD direalisasikan dan Oesman Sapta menjadi Ketua MPR.
"KMP tidak mau DPD jadi Ketua MPR, namun KIH setuju. Secara matrik DPD menang apabila kita semua menyatu," katanya.
Asri menjelaskan tidak solidnya suara DPD itu membuat KIH menghubunginya dan menyesalkan ketidak solidan DPD memenangkan paket pimpinan MPR yang diusulkan KIH. Ia menegaskan proses Sidang Paripurna MPR pada Rabu dini hari memberikan pelajaran berharga bagi DPD bahwa lembaga itu harus solid mendukung apapun keputusan Rapat Paripurna DPD.
"Rapat paripurna DPD hanya mengusulkan satu nama untuk pimpinan MPR yaitu Oesman Sapta Odang," tegasnya.
Sidang Paripurna MPR pada Rabu (8/10) dinihari memilih satu ketua MPR dan empat wakil ketua. Dalam sidang tersebut pemilihan terbagi dalam dua paket pimpinan yang diajukan oleh kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.
Berdasarkan penghitungan, Paket B yang diusung Koalisi Merah Putih memperoleh 347 suara. Sementara itu Paket A yang diusung koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, memperoleh 330 suara, satu suara lainnya abstain.
Paket B terdiri dari Zulkifli Hasan (Demokrat) sebagai calon ketua MPR, didampingi empat calon wakil ketua MPR, yaitu Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).
Sementara itu, Paket A terdiri dari Oesman menjadi calon ketua, didampingi empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP).
