REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh di DPR hingga munculnya pimpinan tandingan dikhawatirkan akan membuat kerja parlemen pincang, dan akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu semakin menurun.
Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris mengatakan kondisi yang terjadi di DPR sekarang, seakan membenarkan anggapan sebagian besar masyarakat bahwa wakil rakyat hanya memikirkan kepentingan golongannya saja, bukan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Ia melanjutkan, seharusnya ditengah kegairahan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahan yang sudah mulai bekerja saat ini, parlemen bisa mengimbangi dengan juga mulai bekerja dan membuat berbagai terobosan.
''Rakyat memilih anggota dewan untuk bekerja buat mereka, bukan ujuk siapa paling kuat,'' katanya (3/11).
Fahira menyampaikan DPD sendiri sudah mulai bekerja merumuskan berbagai program terutama pengajuan RUU yang harus segera dibahas bersama DPR agar bisa segera disahkan menjadi undang-undang. Namun, karena kondisi DPR yang tidak kondusif, dipastikan pembahasan RUU inisiatif DPD ini akan terganggu.
Salah satu usul inisiatif dari Komite III DPD adalah RUU ekonomi kreatif yang mendesak dibahas bersama DPR. Pelaku industri kreatif kita sangat membutuhkan payung hukum. Bukan hanya untuk perlindungan karya mereka saja, tetapi juga sebagai dukungan agar ada keberpihakan pemerintah untuk memajukan industri kreatif.
''Namun, kalau kondisi DPR seperti ini, sudah pasti pembahasan RUU ini terganggu dan meleset dari target,'' jelas etua Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) ini.
Menurutnya munculnya pimpinan DPR tandingan juga dipastikan akan mengganggu program-program pemerintah. Yang pasti akan mempersulit rakyat untuk segera mendapatkan haknya di berbagai bidang kehidupan.
Jika dualisme ini tidak segera diakhiri, Fahira mengaku khawatir muncul antipati masyarakat terhadap para wakilnya di parlemen. Kalau ini sampai terjadi, apapun kebijakan parlemen, rakyat tidak akan mendukung.
Bagi Fahira, para wakil rakyat yang sekarang ada di parlemen, dipilih rakyat karena dianggap punya kemampuan lebih, baik dalam berpikir maupun bertindak.
''Mari buktikan tunjukkan bahwa rakyat tidak salah memilih kita, wakil mereka,'' katanya.
