Saturday, 21 Jumadil Awwal 1446 / 23 November 2024

Saturday, 21 Jumadil Awwal 1446 / 23 November 2024

Irman: Demokrasi di Indonesia Kian Berkembang

Rabu 19 Nov 2014 19:01 WIB

Red: Maman Sudiaman

Irman Gusman usai berpidato di depan para CEO di Seoul

Irman Gusman usai berpidato di depan para CEO di Seoul

Foto: dok DPD RI

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman menyatakan, demokrasi di Indonesia kian berkembang. Kondisi tersebut berjalan sejak gerakan reformasi 1998 dimana demokrasi berjalan transparan dan makin kuat.

“Kedua hal itu sangat didambakan oleh para praktisi bisnis. Terlebih lagi, tahun ini Indonesia berhasil melaksanakan transisi kepemimpinan nasional dengan lancar, aman, dan tertib. Situasi ini tentu juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis dan investasi di semua sektor, ” ujar Irman saat menjadi keynote speech di depan 1.000 Chief Executive Officer (CEO) dan manajer di Seoul, Korea Selatan (Korsel), Rabu (19/11). Pidatonya berjudul “Indonesia-Korea Today for a Better Tomorrow”.

Pidato kunci  ini juga dilakukan di tengah pemberian anugerah 100 perusahan terbaik Korea Selatan Tahun 2014 dalam pertemuan tahunan CEO dan manajer berbagai perusahan terkemuka Korea Selatan yang diorganisir Great Place to Work, sebuah lembaga pengembangan organisasi.

 Irman juga menegaskan, Indonesia melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah, di mana kesempatan investasi terbuka lebar di seluruh wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.

Oleh karena itu, dia mengajak para pebisnis Korea Selatan untuk meningkatkan investasinya di berbagai sektor. Saat ini saja Korea Selatan menempati peringkat ketiga investasi di Indonesia setelah Jepang dan Singapura. “Dengan kekuatan ekonomi Korea Selatan yang terus meningkat pesat, tidak mustahil Korea Selatan akan menduduki peringkat teratas investasi di Indonesia,” ujar Irman dalam siaran persnya kepada ROL.

Dalam kesempatan tersebut, Irman menegaskan konsep pembangunan ekonomi yang diimplementasikan dalam kebijakan Pemerintah selama ini, yakni percepatan pembangunan berbagai koridor ekonomi yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, kemudian Papua, dan Maluku. Beberapa sektor terbuka untuk investasi seperti pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telekomunikasi.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler