REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman berjanji akan mengoreksi dan menganalisa kembali kebijakan-kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti cukup baik, namun banyak pemangku kepentingan, pemerintah daerah dan asosiasi masyarakat yang tidak nyaman dengan kebijakan tersebut," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Bangka Belitung, Sabtu (7/3).

Ia mengatakan, jika kebijakan pemerintah buruk dan salah tentu akan menimbulkan dampak panjang dan struktural yang merugikan masyarakat.

"Kita terkadang lupa, korupsi itu jahat dan mengurangi daya saing, tetapi kita lupa masih menimbulkan dampak lebih parah yaitu kebijakan yang buruk," ujarnya.

Jika korupsi, kata dia, memiliki dampak terukur, terlokalisir, nampak dan terukur jumlahnya. Namun jika kebijakan buruk ini akan menimbulkan dampak yang sangat panjang, kerugian materil yang tidak terukur.

"Kebijakan KKP ini mungkin menguntungkan dalam waktu panjang mencegah pencurian ikan, memperbaikai lingkungan laut dan lainnya, namun dampak jangka pendek merugikan masyarakat," jelasnya.

Dengan kejadian beberapa waktu lalu, kata dia, ribuan nelayan melakukan demonstrasi terhadap kebijakan kelautan dan perikanan.

"Kami mengapresiasi keberanian Menteri KKP ini mengeluarkan kebijakan, namun kebijakan tersebut perlu dikoreksi dan dianalisis kembali, agar tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat," jelasnya lagi.