REPUBLIKA.CO.ID,Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi berbagai kebijakan ekonominya yang condong ke arah ekonomi liberal, sebab berpotensi menimbulkan gejolak sosial.
“Kenaikan harga BBM, TDL, dan elpiji sebagai efek penyerahan harga kepada pasar. Sikap Pemerintah ini mendesak dievaluasi,” dia menegaskannya dalam Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/4/2015).
Senator asal Nusa Tenggara Barat ini mencatat sejumlah masalah di tengah masyarakat yang berdampak sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang signifikan mengganggu tatanan dan stabilitas sebagai rangkaian akhir agenda Sidang Paripurna DPD sebelum para senator melaksanakan tugasnya di daerah.
Sikap Pemerintah ini mendesak dievaluasi, karena kebijakannya tersebut justru menimbulkan instabilitas harga kebutuhan pokok. Selain itu, penyerahan harga BBM, TDL, dan elpiji kepada mekanisme pasar malah menandakan bahwa kebijakan ekonomi Pemerintah bergeser ke arah ekonomi liberal.
Baginya, Pemerintah bertanggung jawab untuk menentukan harga BBM, TDL, dan elpiji karena menyangkut hajat hidup orang kebanyakan. Farouk menekankan, “DPD mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang prorakyat.”
“Kebijakan Pemerintah yang sekarang ikut serta memberi kontribusi terhadap terkoreksinya nilai rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dollar.” Menurutnya, kondisi ini juga menurunkan nilai ekspor Indonesia karena Badan Pusat Statistik (BPS) mendata penurunan 11,67% nilai ekspor Indonesia ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya. Masih di dominasinya bahan mentah sebagai komoditas utama ekspor Indonesia juga menjadi penyebab.
Selain prorakyat, kebijakan ekonominya juga prodaerah. Di antaranya, Pemerintah mendorong perkembangan pusat-pusat ekonomi baru di daerah, terutama di pulau-pulau terdepan. Sebab, pertumbuhan pusat ekonomi baru tersebut memangkas biaya distribusi barang yang menjadi salah satu penyebab kenaikan harga barang di daerah.
Selain itu, kebijakan ekonomi yang prodaerah malah meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, karena makin meratanya kemampuan ekonomi di daerah.
