REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di DI Yogyakarta (DIY) resmi dimulai, Kamis (11/6). Gedung untuk kantor perwakilan rakyat di DIY ini akan menghabiskan dana Rp 21 milyar dari APBN 2015. Pembangunan gedung ini diawali dengan peletakan batu pertama oleh Ketua DPD RI Erman Gusman, Wakil Ketua DPD RI dari DIY, GKR Hemas dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Gedung kantor DPD RI di DIY ini dibangun tiga lantai dengan luas bangunan 1.800 meter. Gedung ini menempati lahan seluas 3.000 meter persegi hibah dari Pemda DIY. Sekretaris Jendral DPD RI, Sudarsono Hardjo Sutarto mengatakan, pembangunan gedung ini merupakan pertama di wilayah Indonesia tengah. "Sebelumnya kita juga lakukan di Kupang NTT dan di Sumatera Selatan yang hampir selesai," katanya.
Menurutnya, pembangunan gedung ini seharusnya sudah selesai di 2014 lalu. Namun karena harus ada penghapusan aset dari Pemda DIY untuk dihibahkan ke DPD maka hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Pembangunan gedung ini ditargetkan selesai Desember 2015 ini.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam kesempatan itu berharap agar gedung DPD di DIY ini akan menjadi rumah bagi masyarakat Yogya dan rumah bagi Pemkab dan Pemkot untuk menyalurkan aspirasi bagi kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan.
"Rumah (gedung) ini mudah dicapai sehingga akses lebih mudah. Harapan kami dengan bangunan ini komunikasi anggota DPD dengan warga masyarakat bisa lebih sering. Karena hubungan itu menjadi sangat penting untuk memberikan warna pada aspirasi kami di daerah," katanya.
Sultan meminta agar ada ciri khas Yogyakarta maka logo DPD di depan gedung dibangun dengan motif batik. "Saya mohon saja ditengah ada lambangnya DPD diganti motif batik sehingga identitas daerah lebih jelas," ujarnya.
Sementara itu Ketua DPD RI, Irman Gusman mengatakan, gedung DPD RI di daerah merupakan simbol perjuangan, simbol dalam reformasi yang masih di laksanakan sampai saat ini.
"Amanat reformasi itu adalah bagaimana pembangunan daerah melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Kita ingin meyakinkan bahwa DPD yang paling esensi adalah mempertahankan NKRI," katanya.
