REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengatakan, komunikasi intensif antarumat beragama sangat diperlukan. Hal tersebut terkait kasus kericuhan di Tolikara, Papua, saat Idul Fitri beberapa waktu lalu.

Farouk mengatakan, para pemimpin agama harus saling berkomunikasi secara intensif, baik dengan pemimpin agama lain maupun dengan umatnya demi menciptakan ketentraman hidup bersama.

Senator asal Nusa Tenggara Barat itu menilai, larangan beribadah salat Idul Fitri, yang diduga menjadi pemicu terjadinya kericuhan Tolikara, merupakan sebuah pelanggaran HAM. Oleh karena itu, ketika terdapat surat edaran dari pendeta GIDI beberapa hari sebelum kejadian, para pemimpin agama, aparat kepolisian, Pemda dan masyarakat sipil seharusnya sudah mulai berkomunikasi untuk mencegah terjadinya serangan dan mencari solusi yang tepat bagi kedua pihak.

"Kerusuhan yang dipicu oleh sebuah kelompok kecil yang memaksakan kehendak sepeti ini adalah sebuah fenomena puncak gunung es dan sebuah peringatan keras akan maraknya fundamentalisme di tanah air. Pemerintah harus serius," kata Farouk di Jakarta, Rabu (22/7).

Selain itu, Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu juga menekankan pentingnya langkah-langkah preventif. Dengan berkomunikasi secara intensif, kepolisian daerah, forum-forum ulama dan PGI seharusnya sudah bisa mengantisipasi insiden tersebut. Pelaku intelejen pun, lanjutnya, harus dapat bergerak cepat. Selain itu, lanjutnya, pencegahan juga dapat dilakukan dengan cross-protection, yakni dengan saling memberikan perlindungan antar umat beragama.

"Saya sungguh berharap kejadian ini tak terulang lagi dan harus diantisipasi oleh Pemerintah agar tak terjadi di tempat lain. Pihak PGI, para ulama, Pemda, dan kepolisian daerah harus bisa menguatkan jaringan perdamaian (peace network) mereka agar masalah ini bisa dengan segera terselesaikan," ujarnya.