REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Presiden Joko Widodo memberikan laporan kinerja setransparan mungkin. Wakil Ketua Komite IV DPD, Ghazali Abbas Adan mengatakan, sidang tahunan harus menjadi penjelasan apa saja program-program pemerintah yang berjalan maupun tidak.

Ghazali berharap ada laporan mengenai dana alokasi khusus atau atau DAK, lalu dana desa. Termasuk, kata dia, seperi apa distribusinya di daerah-daerah dan apa saja kendala yang ditemui. ''Bagi DPD, ini jadi bahan masukan. Kita akan perdalam kajian mengenai masalah tersebut,'' kata Ghazali saat dihubungi Republika, Selasa (4/8).

Ia menambahkan, hampir semua daerah di Indonesia mengalami kesulitan ekonomi, terutama NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Sehingga, sidang tahunan ini dinilai menjadi ajang 'Buka -bukaan' pemerintah atas langkah-langkah yang telah mereka jalankan.

''Tolong pemerintah menjelaskan kepada masyarakat apa yang dicapai dan belum. Apalagi ada Nawacita yang menjadi program utama Jokowi. Tolong ini bisa dilaporkan karena harus diwujudkan,'' jelas Ghazali.

Sementara, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengakui, pihaknya baru akan bertemu dengan presiden pada Rabu (5/8), untuk membahas masalah sidang tahunan. Ia belum bisa memastikan seperti format sidangnya dan apa target-target yang ingin dicapai. ''Besok kita rapat, di situ finalnya,'' kata Zulkifli.