REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama ini, pembangunan wilayah di Indonesia selalu dimulai dari pusat. Baik dari Ibu kota negara, ibu kota provinsi maupun dari kota. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai, konsep inilah yang kemudian menciptakan pertumbuhan yang tidak merata.

Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad mengatakan, idealnya, pembangunan harus dimulai dari daerah atau kawasan di piggiran. "Oleh karena itu, kami akan dorong pembangunan yang ideal. Yaitu dari pinggiran," katanya dalam kunjungan kerja di Bengkulu pada Rabu (19/8).

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam kunjungan itu, Farouk pun menyampaikan ajakanya kepada pejabat, stakeholder, pengusaha daerah, serta pemilik dan pimpinan media di daerah untuk mendorong pembangunan dari pinggiran. Menurut senator dari Nusa Tenggara Barat itu, melalui keberadaan anggota DPD RI sebagai wakil daerah di pusat, sinergi hubungan dengan stakeholder  diharapkan mampu menggerakkan program-program pemerintah pusat di daerah. Tentunya melalui mekanisme kerja komite-komite yang ada di DPD.

"Konsep nawacita pemerintah senafas dengan konsep DPD RI, yaitu pembangunan Indonesia dari pinggiran. Pembangunan di daerah yang terlebih dahulu dipercepat. Jika daerah maju maka secara keseluruhan Indonesia pasti maju," ujar Farouk.

Ia muga mengatakan, dengan rapat kerja anggota DPD RI bersama stakeholder daerah, diharapkan dapatmembuka mekanisme baru dalam penerapan pembangunan di Indonesia. Kalau ada program daerah yang macet, lanjutnya, DPD akan berunding dengan menteri terkait dan kita dorong untuk diselesaikan.