REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi motor pembangunan daerah. Anggota DPD RI asal NTT, Abraham Liyanto mengatakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT adalah hal yang terus diperjuangkan DPD RI di kancah nasional.

Menurutnya, perjuangan itu dituangkan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif. "Kami sedang susun RUU Ekonomi Kreatif yang akan menjadi payung hukum untuk seluruh pelaku ekonomi kreatif," ucap Abraham, Jumat (21/8).

Dengan adanya UU itu, maka seluruh pelaku ekonomi ekonomi akan memiliki payun hukum yang jelas. Termasuk, pelaku ekonomi kreatif di NTT. Wakil Ketua  DPD RI, GKR. Hemas mengatakan NTT memiliki banyak potensi yang dapat diandalkan untuk mensejahterakan rakyat. Diantaranya, potensi wisata bahari yang indah, tenun ikat yang dikenal dunia, potensi sumber daya mineral yang melimpah dan tanaman cendana yang menjadi identitas kebanggaan NTT.

Sayangnya, peluang tersebut belum didukung dengan kebijakan pengelolaan yang profesional dari pihak pemerintah daerah "Semuanya itu tidak akan mampu dikelola dengan baik apabila SDM di NTT tidak memiliki akses yang baik pada pendidikan," ujarnya. Ia berharap ada perhatian khusus terhadap NTT dan kawasan timur Indonesia lainnya, mengingat telah menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk memperhatikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Anggota DPD RI asal DIY ini berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di kawasan Indonesia timur, khususnya pembenahan infrastruktur."Presiden yang berhasil adalah yang memperhatikan daerah-daerah di kawasan Indonesia timur, salah satunya NTT yang memiliki potensi besar dalam upaya mensejahterakan rakyat NTT," ucap dia.