REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- DPD RI menggelar Rapat Kordinasi Daerah di Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua DPD RI . Farouk Muhammad mengatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan kegiatan kelembagaan yang dilaksanakan oleh Anggota DPD RI di daerah pemilihan untuk menjaring informasi, termasuk aspirasi daerah dan masyarakat. Dari rakorda muncul beberapa isu yang mengemuka, mulai dari masalah listrik, otonomi daerah hingga BPJS. Farouk menyinggung masalah listrik yang masih sulit didapatkan di berbagai daerah.

“Karena itu saya sudah merencanakan untuk memanggil seluruh lembaga yang terkait dalam hal kelistrikan, apa kendalanya, dan mudah-mudahan akan segera menemukan solusinya”, katanya, Senin (24/8).

Rina, salah satu peserta yang mewakili Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Gorontalo menyampaikan ada permasalahan penyaluran dana Kesehatan masyarakat di Gorontalo. Sudah bertahun-tahun, kata dia, masyarakat tidak mendapatkan dana jaminan kesehatan. Puskesmas sebagai pelayan kesehatan masyarakat terdepan sangat mengalami kesulitan. Tenaga kesehatan sering tidak mendapat tunjangan.

Menurutnya apa ada yang masalah dengan BPJS sehingga pelayanan yang tidak maksimal kerap kali dialami  pasien. Dia menyayangkan di daerah-daerah masih kerap terjadi penolakan pasien BPJS oleh beberapa rumah sakit dengan alasan penuh kamar. Tidak sedikit pasien yang berfikir tagihan dari BPJS ke rumah sakit tidak lancar alias menunggak sehingga masih terjadi penolakan pasien. "Karena itu kami mengusulkan agar dana kesehatan BPJS dapat secara langsung disalurkan melalui puskesmas, jangan ke Pemda, agar pelayanan di Puskesmas bisa maksimal” usulnya.