REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk memastikan optimalnya pelayanan haji, Dewan Derwakilan Daerah (DPD) pun melakukan tinjauan langsung di Tanah Suci. Anggota DPD Fahira Fahmi Idris yang merupakan impinan rombongan mengatakan, salah satu yang menjadi sorotan adalah mengenai visa.

"Di awal-awal ini sudah ada kendala keterlambatan pengurusan visa haji dari beberapa calon jamaah haji Indonesia," ujarnya melalui siaran pers kepada Republika, Rabu (26/8).  Belajar dari pengalaman itu, ia pun berharap agar hal ini tidak kembali terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Ia mengatakan, beberapa calon jemaah haji Indonesia terpaksa agak terlambat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji tahun 2015 ini. Memang, Keterlambatan Visa terjadi karena perubahan sistem aplikasi yang membutuhkan waktu untuk penyesuaian.

Sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama, karena perlu entri data, dan mengakibatkan adanya beberapa jamaah yang tidak bisa berangkat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Namun, lanjut dia, pembuatan visa dari manual ke elektronik atau e-hajj, Arab Saudi sudah lama menginformasikan masalah perubahan sistem itu jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan sebelum pelaksanakan ibadah haji 2014. "Kementerian Agama harus bisa mengantisipasi persoalan ini," katanya

"Oleh karena itu agar kejadian tertundanya keberangkatan akibat visa belum keluar tak berlarut-larut, saya sarankan Kementerian Agama pada penyelenggara haji tahun depan menyiapkan pengurusan visa dimulai saat penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Jika ingin visa haji 2015 lancar, harusnya BPIH 2015 ditetapkan pada akhir 2014," ujar Fahira.

Selain itu, untuk musim haji tahun depan, ia juga berharap penetapan BPIH 2016  bisa dikebut dan ditetapkan akhir tahun ini, dengan demikian, lanjut dia, ketika masa pengurusan visa dibuka sebelum Ramadhan 2016, Kemeterian Agama sudah mulai memasukan usulan visa haji.