REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPD menilai proses pembangunan infrastruktur berjalan lambat. Senator dari Kepulauan Riau, Ari Pinto meminta tol laut segera terealisasi agar kesenjangan harga bahan pokok di kepulauan tidak berlarut-larut.

"Harga bahan pokok di kepulauan riau itu harganya lebih mahal karena aksesnya sulit, bayangkan kami di kepulauan itu untuk  ketersedian pangan kita harus tunggu seminggu utk bahan pangan karena akses perjalanan yang mahal,” ujar Ari, dalam Rapat kerja Komite IV dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas serta dengan Tim Anggaran DPD RI, di ruang rapat Komite IV Jakarta, Senin (7/9)

Dia menambahkan bahwa masalah listrik di daerah juga masih krusial. Di daerah, kata dia, ketersediaan listrik selama 6-7 jam merupakan prestasi. Ari berharap ke depan akses transportasi dan ketenagalistrikan bisa diutamakan di daerah kepulauan mengingat daerah kepulauan sangat minim dengan fasilitas.

"Di daerah ada listrik 6-7 jam per hari itu sudah bagus, tidak terlalu muluk lah 24 jam ada ketersedian listrik karena memang kami di daerah belum di prioritaskan”, kata dia.

Menyoroti pembangunan infrastruktur, Senator DKI Jakarta AM. Fatwa mengatakan saat ini progres pembangunan lambat. Fatwa mengatakan rakyat di wilayah Indonesia Timur bergitu menanti pembangunan yang masih dan intens. Propinsi di wilayah kepulauan itu menurut dia harus diperhatikan dan di prioritaskan keseimbangan pembangunannnya.

"Jangan sampai daerah timur ini selalu ditinggal, rakyat papua berontak itu karena Jokowi sudah menjanjikan fasilitas yang baik, sekarang rakyat papua makin menagih janji tersebut, kami sebagai perwakilan daerah harus memperjuangkan itu," kata dia.