REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Irman Gusman ingin agar Sumatera Barat (Sumbar) mencanangkan dirinya sebagai provinsi koperasi. Ia berharap, pencanagan itu dapat dilakukan saat bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-70 koperasi nasional. Dalam perhelatan itu, Padang pun terpilih sebagai lokasi penyelenggaraan Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli 2017.

“Bertepatan peringatan hari koperasi nasional di Padang nanti, kita canangkan saja Sumatera Barat sebagai provinsi koperasi,” ucap Senator asal Sumatera Barat ini saat menerima audiensi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Padang Yunnisman di lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Irman menegaskan, lembaga keuangan mikro (LKM) berbadan hukum koperasi harus tetap merupakan bagian kegiatan ekonomi masyarakat. “Tidak sekadar pelengkap,” kata dia. Karena, badan usaha simpan pinjam, baik yang dimiliki desa adat maupun koperasi, bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengerahan tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang juga terarah.

Koperasi yang pengelolaannya baik berarti kebutuhan para anggotanya dapat dipenuhi oleh koperasi itu. Terpenuhinya kebutuhan para anggota makin meningkatkan kesejahteraan para anggota. "Dengan memajukan kesejahteraan para anggotanya berarti koperasi memajukan kesejahteraan masyarakat sekaligus menata perekonomian nasional," katanya.

Dia mencontohkan eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang merupakan 'local genius' buah pikiran Gubernur Bali ketika itu, Ida Bagus Mantra. Pendirian LPD sebagai badan usaha simpan pinjam yang dimiliki desa adat di Bali diilhami oleh Lumbung Pitih Nagari (LPN) yang merupakan lembaga simpan pinjam masyarakat adat di Sumatera Barat.