REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dengan jumlah penduduk yang terbesar nomor empat di dunia memungkinkan memiliki tingkat kejahatan yang tinggi.
Anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Rugas Binti menyatakan potensi penduduk sangat memungkinkan kejahatan transnasional terjadi.
"Apalagi ekonomi kita, masih banyak masyarakat menengah ke bawah. Alasan ekonomi itu sangat memungkinkan untuk terlibat dalam kejahatan transnasional," kata Rugas setelah acara Focus Group Discussion "Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional di Kawasan Asia Pasifik" di Komplek Parlemen, Jakarta belum lama ini.
Anggota dewan perwakilan Kalimantan Tengah ini menjelaskan, Indonesia dijadikan target peredaran sindikat narkotika Internasional, human trafficking, penyelundupan barang dan hewan. Melihat terjadinya permasalahan tersebut, Rugas menegaskan perlu ada tinjauan ulang dalam regulasi yang sudah ada.
Di samping itu, DPD RI juga menginginkan Pemerintah dengan dana APBN membuka lapangan pekerjaan yang seluas luasnya dengan membuat iklim indsutri yang positif. Cara tersebut untuk mencegah warga Indonesia yang akan mengadu nasib ke luar negeri secara ilegal karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan di negeri sendiri.
Kepolisian juga perlu lebih waspada terhadap pola-pola baru memasukan narkoba ke Indonesia seluruh penjuru, bahkan memakai manusia sebagai sarana memasukan narkoba ke Indonesia. Sehingga perlu ada tindakan tegas dalam permasalahan tersebut.
"Kita harus perhatiakn tindakan untuk membuat efek jeranya harus diperkuat," kata Rugas.