REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pansus (Panitia Khusus) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) DPD RI akan bersinergi dengan Pansus Karhut DPRD Provinsi Riau mengevaluasi regulasi konservasi hutan dan pengelolaan lahan.

Dalam kunjungan Pansus Karhut DPRD Provinsi Riau ke DPD RI, Jumat (11/12), Ketua Pansus Karhutla DPD RI, Parlindungan Purba menyoroti perlunya evaluasi bersama terhadap produk-produk regulasi baik ditingkat Peraturan Daerah (Perda).

Termasuk mengevaluasi Perda dan produk hukum turunannya, maupun yang setingkat UU beserta turunannya, agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan. Parlindungan Purba juga menerangkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pansus Karhutla DPD RI sampai saat ini.

"Pansus Karhutla DPD terbuka bersama Pansus Karhut DPRD Provinsi Riau untuk turun kelapangan pada saat melakukan kunjungan kerja di daerah Riau," katanya. Sehingga ini akan mempercepat proses pengumpulan data di lapangan, mengingat Pansus Karhut DPRD Provinsi Riau sudah terlebih dulu melakukannya.

Disamping itu, Parlindungan Purba menghimbau agar DPRD Provinsi Riau mengalokasikan APBD bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Riau, sehingga dapat menjadi percontohan bagi daerah-daerah yang rawan bencana Karhutla lainnya.

Dalam pertemuan tersebut rombongan Pansus Karhut DPRD Provinsi Riau dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus Marwan Yohanis didampingi 4 Anggota lainnya yaitu Karmila Sari, Said Ismail, Syamsurizal serta Firdaus.

Pansus Karhut DPRD Provinsi Riau menyampaikan ucapan terimakasih serta dukungan dari Pansus Karhutla DPD RI. ”Hal ini menjadi bukti tingginya kepedulian DPD RI kepada persoalan daerah,” ujar Wakil Ketua Pansus DPRD Riau Marwan Yohanis.

Marwan juga menyambut baik upaya DPD untuk percepatan Revisi RUU Pengendalian Kebakaran Hutan. Ia berharap upaya DPD RI di Revisi RUU ini akan menjadi RUU Prioritas tahun 2016 mendatang.

Amri Amrullah