REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Fahira Idris sangat menyayangkan pernyataaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang akan mengevaluasi posisi DPD dalam Mukernas PKB pada 5-6 Februari mendatang. Muhaimin menilai DPD tidak memberikan hasil kerja yang signifikan bagi negara dan ada wacana untuk dibubarkan.
“Saya sangat menyayangkan pernyataan seperti ini keluar dari mulut seorang ketum partai. Bahkan ada opsi mau dibubarkan. Kalau beliau paham tata negara, harusnya DPD dikuatkan lewat amandemen UUD 1945, agar parlemen kuat, bukan malah dibubarkan,” tukas Fahira, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (4/2).
Fahira mengungkapkan, pernyataan Muhaimin hasil kerja DPD tidak signifikan bagi negara, sangat tidak berdasar. Walau dengan kewenangan yang tidak sebesar DPR, perjalanan DPD selama setahun lebih ini sudah banyak dirasakan rakyat di daerah. Alangkah baiknya, lanjut Fahira, Mukernas PKB juga mengevaluasi keberadaan DPR dan Partai Politik yang selama 10 tahun belakangan ini dipersepsikan negatif oleh publik.
“Kalau kita lihat, hampir semua survei menempatkan DPR dan Parpol sebagai institusi yang paling tidak dipercayai publik. Itu yang sering tertangkap KPK, siapa? anggota DPR, yang juga anggota partai. Itu juga harus dievaluasi. Jadi jangan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan kelihatan,” sindir Senator Asal Jakarta ini.
Menurut Fahira, sejak reformasi, tidak pernah sekalipun DPR mampu mencapai target prolegnas yang mereka buat sendiri. Ini karena sistem bikameral kita masih belum kuat. DPR tak kunjung menguatkan peran DPD yang sebenarnya bisa menjadi mitra untuk meringankan beban dan tugas yang diemban DPR.
“Persoalannya itu, kewenangan DPD yang tak kunjung dikuatkan. DPD diminta maksimal tetapi kewenangannya terbatas. Banyak pihak yang tidak rela kalau DPD setara dengan DPR, karena akan mengancam banyak kepentingan. Buktinya, inisiatif DPD mengamandemen UUD 1945 untuk penguatan DPD, penguatan sistem presidensial, dan penguatan sistem otonomi daerah selalu tidak didukung DPR,” jelas Fahira.
Fahira mengharapkan, Mukernas PKB bisa bijak menyikapi persoalan evaluasi keberadaan DPD. Dia juga berharap, DPD diundang untuk memaparkan capaian dan kinerjanya di depan forum Mukernas, sekaligus menguraikan ide-ide DPD untuk penguatan sistem ketetanegaraan kita.
“Asal tahu saja, rakyat di daerah itu lebih nyaman sampaikan aspirasinya ke anggota DPD. Makanya kita diundang, agar Pak Muhaimin paham apa saja yang sudah kita lakukan untuk rakyat di daerah,” tutup Fahira.
