REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyepakati sejumlah kesimpulan dari hasil diskusi seminar nasional yang digelar di Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2) lalu. Salah satu kesimpulannya yaitu mendukung perlunya pembenahan regulasi yang memberikan penguatan kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.
“Kesimpulan tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk nota kesepahaman. Karena prinsip kami di DPD adalah bagaimana daerah bisa lebih cepat melaksanakan pembangunan," kata Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, Senin (24/2).
Selain itu baik DPD dan pemerintah menilai pentingnya penguatan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka tertib administrasi dan upaya pencegahan korupsi, serta untuk mempercepat pembangunan daerah. Kemudian, lembaga penegak hukum, baik Kepolisian Republik Indonesia, KPK, hingga Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya diharapkan mengedepankan prinsip-prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih, akuntabel, inovatif, dan berdaya saing tanpa menimbulkan rasa ketakutan bagi para penyelenggara pemerintahan daerah
"Meningkatkan koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dengan mengedepankan prinsip pencegahan dibandingkan penindakan dalam pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang demi kepastian terselenggaranya pembangunan daerah yang berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing guna mengejar pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, investasi dan penciptaan lapangan kerja," kata Rosiana Silalahi sebagai moderator yang membacakan kesimpulan tersebut.
Kesimpulan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua DPD La Nyalla dan para narasumber. Narasumber yang hadir yaitu Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono serta Ketua Komite I DPD RI Teras Narang. Sementara Mendagri diwakili Dirjen Kewilayahan Eko Subowo.
