REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite III DPD RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan standar keberadaan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar di setiap daerah di Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja yang digelar antara Komite III dengan Kementerian Kesehatan, di ruang rapat Tarumanegara, Gedung DPD RI, Senayan, Selasa (25/2).
Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno menyatakan tingkat kelulusan akreditasi Puskesmas di Indonesia didominasi dengan akreditasi madya yaitu sebanyak 5068 Puskesmas atau 55 persen, dan hanya sebanyak 239 puskesmas atau 3 persen yang berstatus akreditasi paripurna serta 1669 puskesmas atau 18 persen yang berstatus akreditasi utama.
“Alasan-alasan sebagaimana tersebut menjadi pertimbangan Komite III DPD RI melaksanakan Raker pada hari ini, karena salah satu tugas konstitusional Komite III DPD RI adalah melakukan pengawasan, sehingga Komite III DPD RI perlu memastikan bahwa seluruh pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai maksud dan tujuannya sehingga diperoleh kemaslahatan yang maksimal bagi publik di daerah,” ucapnya.
Anggota Komite III DPD RI asal Maluku, Mirati Dewaningsih juga meminta agar Kemkes mempertimbangkan penyediaan mobile pelayanan kesehatan seperti rumah sakit terapung bagi daerah-daerah kepulauan. “Sebaiknya untuk daerah kepulauan agar ada ambulan keliling dan rumah sakit terapung supaya lebih cepat melayani masyarakat, ” katanya.