REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap tim Pansel yang baru dibentuk Presiden Jokowi dapat memilih calon komisioner KPK yang dapat membawa lembaga antirasuah tersebut ke arah lebih baik. Fahri pun memiliki saran terkait kriteria yang harus dimiliki calon komisioner.
"Satu kriteria kalau memang KPK mau diselamatkan, tolong yang jadi Ketua KPK harus negarawan. Jangan hanya orang yang punya nafsu disitu, mau nangkap orang, jebak orang, menghina, mempermalukan orang. It's enough," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/5).
Fahri mengatakan, yang diperlukan oleh KPK adalah pemikir dan bukan penyidik. KPK, lanjutnya, membutuhkan pemimpin yang memiki kecerdasan, bukan kekuasaan. Dengan dipimpin oleh orang seperti itu, Fahri percaya, KPK akan menjadi lembaga yang lebih besar dan dapat bekerja sama dengan lembaga negara lain dengan lebih baik lagi.
"KPK butuh orang yang otaknya besar, bukan ototnya besar. Perlu jiwa besar besar makanya perlu negarawan. Kalau tidak, berkelahi terus. Sebab saban hari kerjanya menghina orang lain, lembaga lain, mendiskreditkan, tidak hormati mekanisme di lembaga lain. Cukup itu," jelasnya.
Diapun berharap, Pansel KPK yang diisi oleh sembilan perempuan tersebut dapat memilih calon Komisioner KPK terbaik yang tidak akan menyalahgunakan kewenangannya. "Jangan gunakan kekuatan besar KPK untuk kebencian, tapi cinta. Jangan menggunakan kekuatan besar untuk unjuk jago, tunjuk dada, ini yang merusak kita sebagai bangsa," kata Fahri.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama anggota panitia seleksi (Pansel) komisioner KPK di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis pagi ini. Presiden berharap melalui Pansel tersebut akan terpilih calon komisioner KPK yang kredibel dan memiliki kemampuan mumpuni.
Sembilan anggota Pansel yang semuanya perempuan tersebut, yakni Destri Damayanti ahli ekonomi, Enny Urbaningsih pakar hukum tata negara ketua badan pembinaan hukum nasional, Harkristuti Herkrisnowo pakar hukum, Betty Alisjahbana ahli IT dan manajemen, Yenti Garnasih pakar hukum pidana ekonomi, Sumpra Windarti ahli psikologi sdm dan pendidikan, Natalia Subagyo ahli tata kelola pemerintah, Diani Sadyawati ahli hukum dan sosiolog Meutia Gani.
