LONDON -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Inggris memutuskan untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dalam pemungutan suara yang digelar Senin (13/10), 274 anggota menyetujui pengakuan itu, sedangkan 12 menolak.
Meski tak memengaruhi kebijakan Pemerintah Inggris, tapi langkah tersebut memberi dukungan simbolis berarti kepada Palestina. Keputusan ini juga semakin membuat Israel jengkel.
Anggota parlemen dari Partai Buruh Grahame Morris mengatakan, pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara merupakan simbol penting untuk mencapai perdamaian. Dia menilai hubungan antara Palestina dan Israel telah terjebak di jalan buntu.
Moris merupakan penggagas mosi dukungan terhadap Palestina sebagai sebuah negara. Partai Buruh pun mendukung langkah yang diajukan Moris. Dalam mosi akhir dewan disebutkan, "DPR menilai sudah seharusnya Pemerintah Inggris mengakui keberadaan Palestina bersama dengan Negara Israel sebagai kontribusi nyata untuk menjamin negosiasi dua pihak bertikai."
Pemungutan suara ini digelar tak lama setelah pemerintahan baru kiri-tengah Swedia bersiap untuk mengakui secara resmi Palestina sebagai negara. Keputusan Swedia dikecam Israel.
Jack Straw, anggota dewan yang juga mantan menteri luar negeri Inggris, mengatakan, mosi ini akan menambah tekanan digelarnya negosiasi dua negara.
Anggota dewan dari Konservatif Richard Ottaway mengatakan, aneksasi yang dilakukan oleh Israel belakangan ini telah membuat dia dan anggota parlemen lainnya marah. Dalam 20 tahun terakhir, Israel semakin menyimpang jauh dari opini publik.
"Aneksasi 950 hektare di Tepi Barat beberapa bulan lalu membuat saya marah lebih dari apa pun selama karier politik saya," ujar Ottaway yang mengaku telah mendukung Israel sebelum menjadi anggota dewan, dikutip the Guardian.
Berbeda dengan Partai Buruh, Partai Konservatif dan Demokrat Liberal membebaskan anggotanya untuk memilih sikap masing-masing. Pemerintahan Perdana Menteri David Cameroon telah menginstruksikan jajarannya untuk abstain. Hanya 286 dari 650 anggota dewan yang menggunakan suaranya. Banyak anggota memilih abstain.
Hingga kini Pemerintah Inggris belum mengakui keberadaan negara Palestina. Pejabat kementerian yang bertanggung jawab untuk Timur Tengah Tobias Elwood mengatakan, Inggris secara bilateral akan mengakui Palestina sebagai sebuah negera jika dinilai memang memberikan dampak nyata terhadap perdamaian. reuters rep: gita amanda, dessy suciati saputri ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika