REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritikan terus datang untuk pelaksanaan konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat. Bahkan, kali ini kritikan itu datang dari peserta konvensi. Peserta konvensi, Anies Baswedan, menemukan adanya ketimpangan antara tujuan dan pelaksanaan konvensi sejak diluncurkan pada 15 September 2013 lalu.

Salah satu kritikan Anies adalah masih minimnya pelibatan publik dalam proses penjaringan pemimpin ini. Unek-unek Anies itu sudah dilayangkan melalui surat kepada Komite Konvensi pada pekan lalu. "Ini untuk menuangkan semua pemikiran saya mengenai konvensi yang prosesnya masih berjalan sampai saat ini," ujar Anies dalam pernyataan tertulis, Senin (10/2).

Anies menilai, konvensi adalah sebuah proses yang benar, baik, dan sejalan dengan prinsip demokrasi. Semua partai di Indonesia perlu didorong untuk menyelenggarakan hal yang sama, apa pun sebutan bagi proses seleksi ini. Konvensi, kata dia, memungkinkan sebuah platform terbuka dan transparan untuk melakukan seleksi publik terhadap kandidat presiden yang akan diajukan oleh partai.

Karena konvensi sebagai sebuah mekanisme adalah baik dan benar, ujar Anies, maka ia harus diselenggarakan secara sungguh-sungguh. "Inti dari konvensi adalah menyediakan ruang kontestasi bagi para calon agar mereka bisa dibandingkan dan dinilai oleh publik," kata Anies. Partai Demokrat telah menetapkan, penentuan pemenang konvensi adalah berdasarkan hasil survei.