Selasa 11 Mar 2014 12:09 WIB

Surat Suara Tercoblos Mulai Beredar

 Petugas menunjukkan surat suara Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo yang cacat produksi dan rusak di kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, Jatim, Senin (4/3).
Foto: Antara/Suryanto
Petugas menunjukkan surat suara Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo yang cacat produksi dan rusak di kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, Jatim, Senin (4/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengendalian mutu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap logistik pemilu sangat buruk. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, hal itu lantaran ditemukannya ribuan surat suara rusak di berbagai daerah. Bahkan, saat ini beredar surat suara yang telah tercoblos pada nama calon.

Lucius mengatakan, hasil temuan Formappi menunjukkan rendahnya kualitas surat suara di beberapa daerah. “Laporan dari berbagai daerah menunjukkan begitu banyak masalah terkait surat suara, mulai dari jumlah tidak sesuai, sobek, tulisan kurang, bahkan sudah ada yang telah diberi tanda pada calon tertentu,” kata Lucius, Senin (10/3).

Menurutnya, surat suara rusak tersebut terdiri atas beberapa indikasi, yakni ditemukan sobekan atau tinta yang merembes di kertas sehingga mengotori surat suara yang akan digunakan. Adapun di KPU Jakarta Pusat, jenis kerusakan yang paling banyak ditemukan, yakni surat suara yang telah dicoblos pada salah satu calon tertentu.

“Surat suara yang sudah tercoblos untuk kandidat tertentu menunjukkan lemahnya sistem keamanan logistik Pemilu 2014. KPU harus menjelaskan hal ini mengapa terjadi dan memberikan jaminan bahwa surat suara yang lain tetap aman dan belum tercoblos untuk calon atau partai tertentu,” ujar Lucius.

Ia menilai, laporan kerusakan terhadap surat suara dari sejumlah daerah merupakan gambaran bahwa produksi dan distribusi logistik pemilu di daerah masih bermasalah. Kondisi surat suara yang jumlahnya tidak sesuai, surat suara rusak, dan sudah tercoblos, menunjukkan lemahnya pengendalian mutu KPU terhadap perusahaan pemenang tender pengadaan surat suara.

Temuan surat suara rusak itu, di antaranya di Jakarta Pusat 181 lembar, Kendal 3.200 lembar, Blitar 1.211 lembar, Badung 4.501 lembar, Sragen 400 lembar, Sumenep 300 lembar, Poso 11.869 lembar, Makassar 1.500 lembar, Nias 700 lemar, dan Papua 26.000 lembar karena kapal pengangkut mengalami kecelakaan.

KPU, kata Lucius, harus memastikan bahwa pengadaan surat suara untuk mengganti surat suara yang rusak secepat-cepatnya dan dijamin akan tiba di daerah pemilihan dalam kondisi yang baik dan tepat waktu. KPU juga diminta melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang mencetak surat suara.

Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, logistik pemilu yang rusak karena faktor teknis akan dimintakan penggantinya kepada perusahaan percetakan. Namun, jika kerusakan karena faktor alam, akan diganti bersama oleh KPU dan perusahaan.

Mengenai adanya surat suara yang sudah tercoblos, Arief mengatakan, akan segera mengecek temuan tersebut ke KPU-KPU di daerah. Menurutnya, hingga saat ini KPU masih menunggu laporan hasil penerimaan logistik dari seluruh KPU kabupaten/kota. “Barang yang rusak harus dilaporkan. Biar nanti kami minta perusahaan untuk menggantinya,” ujarnya, kemarin

Namun, Arief mengelak bila sistem pengamanan logistik KPU dinilai lemah. Pasalnya, setiap perusahaan produsen surat suara telah bekerja sama dengan kepolisian dan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Nanti kalau KPU minta tambahan anggaran pengamanan logistik, dikritik lagi sebagai pemborosan. Setiap keputusan kami ada rasionalisasinya, kok,” katanya. n ira sasmita ed: m ikhsan shiddieqy

Informasi dan berita lain selengkapnya bisa dibaca di Republika, terimakasih.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement