REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Agung Laksono menilai, koalisi permanen yang dideklarasikan oleh Koalisi Merah Putih berpotensi memunculkan masalah.

"Kalau sifatnya permanen untuk pemerintahan Prabowo, kalau kebetulan beliau yang terpilih, saya kira tidak masalah. Tetapi, ketika nanti yang terpilih Pak Jokowi, ini tentu akan ada masalah," katanya di Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (14/7).

Oleh karena itu, kata dia, koalisi permanen tersebut harus dipertimbangkan masak-masak. Selain itu, dia mengharapkan adanya perubahan-perubahan di masing-masing partai.

"Di Partai Golkar sendiri, karakteristiknya selama ini selalu berada pada pemerintah. Jadi, bisa saja ada perubahan-perubahan dan Pak Aburizal Bakrie sudah bicara dengan saya, selama beliau memimpin, ya arahnya seperti itu, Koalisi Merah Putih ke Pak Prabowo, tetapi kalau nanti ada penggantian ketua umum, tergantung ketua umum," kata Agung.

Disinggung mengenai namanya yang diusulkan sebagai calon ketua umum yang akan menggantikan Aburizal Bakrie dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar yang dipercepat, dia mengaku bisa jika memang diminta. Akan tetapi, dia meminta agar tidak terlalu memikirkan masalah munas yang dipercepat atau luar biasa.

"Barangkali kembali sesuai dengan ketentuan organisasi saja, ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga," kata menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat itu.

Dia mengharapkan DPP Partai Golkar dapat menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) setelah tanggal 22 Juli 2014 yang di dalamnya akan dibicarakan mengenai kapan penyelenggaraan munas.

Seperti diketahui, Koalisi Merah Putih berencana menandatangani kesepakatan kerja sama untuk koalisi permanen pengusung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (14/7) sore.